Di sisi lain, Zacky menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antarkementerian. Ia menyinggung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pajak kendaraan bermotor, termasuk perubahan ketentuan pembebasan pajak kendaraan listrik yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk insentif.
Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut perlu dilihat dalam kerangka besar target elektrifikasi kendaraan. Pemerintah perlu memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki arah kebijakan yang selaras, mulai dari pemberian insentif hingga target adopsi kendaraan listrik.
"Kalau memang kita ingin mendorong elektrifikasi kendaraan, stakeholder terkait juga harus bisa sinkron dengan insentif, target yang jelas, dan komunikasi yang lebih baik," ujar Zacky.
Selain sektor transportasi, Zacky menilai, transisi energi di sektor ketenagalistrikan juga menghadapi tantangan besar. Meski target peningkatan bauran energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) cukup ambisius, upaya mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil, khususnya batu bara, tidak dapat dilakukan secara sederhana.
Ia mencontohkan, rencana penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon yang menghadapi sejumlah pertimbangan, termasuk aspek ketahanan pasokan listrik. Pembangkit tersebut merupakan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali), sehingga penghentiannya perlu memperhitungkan keandalan jaringan secara menyeluruh.
"Penutupan yang di Cirebon ternyata tidak bisa semudah yang kita bicarakan sebelumnya, karena ada aspek ketahanan. Kalau misalkan sesuatu terjadi di jaringan Jamali, dampaknya terlalu besar. Kita tetap perlu reserve untuk menjamin ketahanan pasokan listrik," jelasnya.
Zacky beranggapan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan transisi energi harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan energi terbarukan dan keandalan sistem kelistrikan. Pengurangan pembangkit fosil perlu disertai perencanaan yang matang agar tidak mengganggu pasokan listrik.
Karena itu, ia menekankan, perlunya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun mempercepat perubahan bauran energi nasional.
"Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu komitmen bersama dari stakeholder terkait untuk bisa mencapai bauran energi yang lebih besar ke depannya," pungkas Zacky.
Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Transisi Energi Perlu Fokus pada Implementasi
