Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan Indonesia bakal menjadi negara yang bangkrut lantaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu terlampau banyak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN). Untuk itu dia meminta pemerintah mengevaluasi ongkos MBG secara menyeluruh.
Adapun Pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp268 triliun melalui setelah dilakukan efisiensi dan pemangkasan dana cadangan sebesar Rp67 triliun dari total awal Rp335 triliun.
Baca Juga: Masa Negara Bedakan Murid Kaya dan Miskin Lewat MBG...
"Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita enggak akan kuat,” kat Carle dilansir Jumat (17/7/2026).
Dia mengatakan dengan anggaran sebesar itu, MBG berpotensi mengganggu program prioritas lainnya seperti pendidikan hingga kesehatan. Kondisi seperti ini kata dia tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu," ujarnya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, ia juga menyinggung bahwa anggaran untuk beasiswa maupun penelitian telah mengalami pengurangan sehingga menurutnya diperlukan penataan kembali prioritas belanja negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah menghitung kembali jumlah penerima manfaat yang layak memperoleh MBG. Menurutnya, sasaran program sebaiknya difokuskan kepada kelompok rentan seperti anak-anak dengan gizi buruk, anak berisiko stunting, ibu hamil dan ibu menyusui.
Charles juga meminta setiap elemen masyarakat menyiapkan kajian mengenai jumlah penerima manfaat yang ideal beserta simulasi kebutuhan anggarannya.
Menurutnya, kajian tersebut akan membantu pihaknya dalam merumuskan rekomendasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan namun dengan beban fiskal yang lebih terukur.
"Jadi, harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan, harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal," tandasnya.
