Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap awal implementasi. Meski demikian, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan agar program prioritas tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Kejagung Mendadak Stop Penelusuran Dugaan Penyimpangan MBG
"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program tersebut terletak pada kesiapan rantai pasok pangan, distribusi, hingga kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," kata Purbaya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat rantai pasok melalui pemberdayaan pelaku ekonomi lokal. Langkah itu dilakukan dengan melibatkan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan bagi program MBG.
Purbaya mengatakan, bahan pangan diupayakan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan yang berada di sekitar lokasi SPPG. Selain memperkuat distribusi, strategi ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujarnya.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis kembali didistribusikan mulai Senin (13/7/2026) setelah sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jeda tersebut dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi, memperkuat tata kelola, serta menyempurnakan berbagai aspek operasional program.
Baca Juga: Anggaran 2027 Diproyeksi Turun, Banggar DPR Jamin Kualitas MBG tetap Sama
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, sejumlah pembenahan telah dilakukan agar distribusi MBG berjalan lebih efektif dan kualitas layanan semakin baik.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Agustina dalam keterangan tertulis.
