Lembaga Indikator Politik Indonesia mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat tinggi jelang masa akhir jabatan.
Dalam survei bertajuk 'Dinamika Elektoral di Tingkat Nasional dan 13 Provinsi Kunci' yang dirilis Kamis (18/1/2024), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi adalah 76,5 persen.
Baca Juga: Turun Gunung, Surya Paloh Bakal Pimpin Kampanye Akbar Anies-Muhaimin
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persentase kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini merupakan hasil yang sangat positif, sebab jarang sekali ada pemimpin yang sukses mempertahankan tingkat kepuasan publik jelang purna tugas.
"Hasilnya 76,5 persen kalau kita bulatkan 77 persen masyarakat merasa sangat puas atau cukup puas jadi cukup besar. Nah pertanyaannya Apa yang menyebabkan mereka puas?" kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan, salah satu alasan yang bikin masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi adalah karena kepala negara kerap membagikan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.
"76,5 persen yang mengatakan puas kita tanya kita tanya secara spontan apa yang membuat mereka puas. Alasan terbesar mengapa masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil," ujarnya.
Alasan lain yang bikin publik merasa puas atas kinerja Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Pemerataan berupa pembangunan jalan, bendungan, hingga jembatan itu membuat masyarakat tetap memberikan nilai yang tinggi buat Jokowi.
"Jadi dua faktor ini yang membuat masyarakat merasa bahagia dengan kinerja presiden," papar dia.
Namun, pihaknya juga mengajukan pertanyaan kepada masyarakat yang merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang tercatat sebanyak 19 persen.
Baca Juga: Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi, Begini Tanggapan Zulhas
Baca Juga: Istana Bantah Isu Miring Soal Jokowi Angkat Jutaan PNS Jika Prabowo-Gibran Menang
"Tapi ada masyarakat yang tidak puas, kita tanya apa yang menyebabkan mereka tidak puas? Itu ketidakpuasan karena faktor peningkatan harga-harga kebutuhan pokok," ungkapnya.
"Kedua ada kaitannya dengan bantuan, tetapi mereka menganggap bantuan yang diberikan pemerintah Jokowi tidak merata. Jadi dua alasan," imbuh dia.
