Usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 stagnan di DPR, usulan hak interpelasi yang diprakarsai partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres/cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu hingga kini tak berprogres.
Di tengah mandeknya hak angket itu muncul desas-desus upaya menggembosi agenda tersebut. Isu itu sebetulnya sudah muncul duluan setelah Ketua Umum NasDem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo di Istana pasca pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu.
Baca Juga: Prabowo Gibran Siap Ladeni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MK
Kekinian isu itu semakin santer setelah NasDem selaku pengusung utama di kubu Anies-Muhaimin bersikap pasif saat kedua rekan koalisinya PKB dan PKS lantang menyuarakan hak angket pada Rapat Paripurna ke-13 Pembukaan Masa Sidang 2023-2024 yang digelar beberapa pekan lalu.
Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari alias Tobas sudah membantah isu upaya penggembosan hak angket itu. Dia mengaku heran atas desas desus tersebut.
“Enggak ada (jatah kursi menteri). Kata siapa itu? Makanya kok ada gosip-gosip seperti itu ya,” kata Tobas dilansir Olenka.id Jumat (14/3/2024).
Tobas menegaskan pihaknya tidak bakal mundur sejengkal pun untuk mendorong hak angket. NasDem kata dia tak akan tergiur dengan tawaran kekuasaan dari pihak-pihak yang hendak menjegal hak angket. angket pemilu di DPR RI.
“Enggaklah (angket) ini berjalan secara natural saja,” kata Tobas.
Adapun usulan hak angket yang didorong kedua kubu yang terdiri dari NasDem, PKB, PKS, PDI Perjuangan dan PPP itu mendapat penolakan dari fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terdiri dari Fraksi Gerindra, Golkar, PAN dan Fraksi Partai Demokrat. Menurut Tobas penolakan itu wajar saja.
"Menurut saya itu normal-normal saja dan itu bagian dari komunikasi politik yang berjalan dalam keadaan yang biasa dan normal-normal saja. Jadi, saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang aneh jika ada yang kemudian memberikan argumen berbeda dengan apa yang selama ini sedang kita siapkan,” ucapnya.
NasDem Diyakini Putar Haluan Karena Anies Bukan Kader Partai
Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan kendati isu dibantah, namun NasDem memang berpeluang besar untuk berbalik arah. Selama NasDem dikenal loyal kepada Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, jadi menurutnya, kans NasDem gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran memang terbuka lebar.
Baca Juga: Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Begini Pinta Anies Baswedan
Menurut Efriza, NasDem tak punya alasan yang jelas untuk beroposisi, mustahil jika partai politik ini memilih berdiri di luar pemerintahan hanya karena Anies Baswedan yang bukan kader partai kalah Pilpres.
"Alasan Nasdem menjadi oposisi juga tidak jelas. Toh Anies bukan kadernya, Anies juga non-partai, Nasdem juga bagian pemerintahan," kata Citra Efriza.
Efriza mengatakan, saat ini NasDem memang masih menjaga sikap, namun cepat atau lambat partai politik ini bakal berpaling dari Anies Baswedan dan kembali ke dalam lingkaran pemerintah.
"Prabowo dan Jokowi juga melihat Nasdem memang loyal selama bersama di pemerintahan, sehingga memungkinkan Nasdem pindah haluan. Hanya saja, sikap Nasdem diyakini tak secepat kilat," ujar Efriza.
Baca Juga: Masuk Bursa Pilkada 2024, Gerindra Kepincut Pinang Menantu Jokowi Erina Gudono Jadi Cabup Sleman
Di samping itu, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Pamulang itu memandang, perubahan sikap Nasdem yang tidak lagi ngotot menggulirkan hak angket DPR, dinilai sebagai sinyal atau strategi agar digoda merapat ke barisan koalisi pemerintahan kelak.
"Dan yang utama Prabowo penawarannya seberapa menggiurkan dan seberapa penting menempatkan posisi Nasdem sebagai bagian dari pemerintahan," tambahnya memungkasi.
