Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku yakin hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal berjalan mulus kendati saat ini usulan interpelasi itu stagan di DPR RI.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, saat ini usulan hak angket terkesan jalan di tempat lantaran hasil Pilpres 2024 belum dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pemenang Pilpres diumumkan, Anies memastikan segera mengebut agenda ini.
Baca Juga: Desas-desus Jokowi Gabung Golkar
"Waktunya masih panjang, ya. Pengumuman KPU saja belum. Jadi menurut saya enggak ada yang perlu buru-buru hari ini," kata Anies Baswedan kepada wartawan Sabtu (9/3/2024).
Kendati tak mau terburu-buru, namun Anies memastikan proses membawa hak angket ke DPR terus dilakukan pihaknya. Dia menolak merinci proses pengajuan hak angket yang dimaksud.
"Prosesnya berjalan terus sekarang. Hasil final pemilu saja belum keluar. Kita tunggu saja prosesnya," tuturnya.
NasDem, PBK dan PPP Berpotensi Berubah Haluan
Pengamat politik Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai Partai NasDem dan PPP berpotensi balik badan atas usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Indikasi kedua parpol ini berubah haluan terlihat jelas pada rapat paripurna ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV 2023-2024 pada Senin (5/3/2024) kedua parpol beda kubu itu memilih bungkam ketika rekan koalisi mereka aktif menyuarakan hak angket.
“(NasDem-PPP) Masih mungkin untuk berubah haluan," kata Lili.
Lili mengatakan, selain kedua partai tersebut PKB juga disebutnya masih berpotensi putar balik. Dia mengatakan saat ini lobi politik di tingkat elite sedang gencar dilakukan.
Baca Juga: Jokowi Sebut Stok Beras Tak Ada Masalah, Apalagi Harganya yang Mulai Turun
Kubu pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupaya keras mengambil hati parpol-parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hak angket. Jika lobi politik itu mencapai kesepakatan, maka ketiga parpol ini sangat berpeluang membatalkan hak angket.
"Saya kira partai-partai kubu paslon nomor urut 2 dan pemerintah pasti berusaha untuk membendung agar hak angket batal. Mereka mendekati parpol paslon 1 dan 3, seperti Nasdem, PKB dan PPP,” ujarnya.
