Hak angket dugaaan kecurangan Pemilu 2024 mulai digulirkan di DPR RI, fraksi-fraksi penggagas interpelasi sedang berupaya keras mendorong agar hak angket segera diagendakan.
Pada rapat Paripurna ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV 2023-2024 yang dihelat pada Senin (5/3/3024), ada tiga fraksi menyuarakan hak angket. Ketiga parpol itu adalah PKS dan PKB selaku pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan PDI Perjuangan selaku pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun NasDem yang menjadi pengusung utama pasangan Anies-Muhaimin justru bungkam pada paripurna itu, sikap yang sama juga ditunjukan PPP selaku pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: Pro Kontra Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu di Rapat Paripurna DPR
Diamnya kedua fraksi ini bikin publik berspekulasi, ada yang beranggapan NasDem dan PPP mulai ‘masuk angin’ dan bakal berubah haluan soal hak angket ini.
“(NasDem-PPP) Masih mungkin untuk berubah haluan," kata Pengamat politik Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli ketika dikonfirmasi Jumat (7/3/2024)
Lili mengatakan, selain kedua partai tersebut PKB juga disebutnya masih berpotensi putar balik. Dia mengatakan saat ini lobi politik di tingkat elite sedang gencar dilakukan.
Kubu pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupaya keras mengambil hati parpol-parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hak angket. Jika lobi politik itu mencapai kesepakatan, maka ketiga parpol ini sangat berpeluang membatalkan hak angket.
"Saya kira partai-partai kubu paslon nomor urut 2 dan pemerintah pasti berusaha untuk membendung agar hak angket batal. Mereka mendekati parpol paslon 1 dan 3, seperti Nasdem, PKB dan PPP,” ujarnya.
Lili mengatakan, dari rekam jejaknya ketiga partai politik ini memang lebih nyaman berada di dalam lingkaran kekuasaan ketimbang berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi.
Sehingga peluang ketiganya balik badan dan membatalkan hak angket sangat besar, apalagi ketiga parpol ini juga masih berstatus sebagai koalisi pemerintahan Jokowi, hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi.
"Selain masih bagian dari koalisi, tapi cenderung pilihan politiknya ingin masuk kekuasaan, tidak hendak menjadi oposisi, seperti PDIP dan PKS," pungkasnya.
Respons NasDem
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Taufik Basari (Tobas) mengaku pihaknya konsisten mendorong hak angket supaya berbagai kecurigaan masyarakat atas berbagai kecurangan Pemilu bisa terjawab.
Tobas mengatakan diamnya NasDem pada rapat paripurna tak bisa diartikan sebagai sikap antipati terhadap usulan hak angket yang disuarakan rekan sekoalisinya.
"Sampai saat ini kita komitmen (mendorong hak angket),” kata Tobas
