Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa jangan sampai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) menjadi ancaman bagi industri tembakau nasional.
Hal tersebut terkait sektor tembakau yang padat karya sehingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Parlemen juga menekankan pentingnya merangkul kepentingan banyak pihak dalam perumusan kebijakan, bukan justru membuat aturan semena-mena yang dapat menciderai kehidupan pekerja tembakau.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat kontribusi sektor industri hasil tembakau melalui penerimaan cukai yang sangat besar bagi negara, sebelum merumuskan kebijakan terkait tembakau.
Ia menegaskan, pemerintah perlu belajar dari kegagalan dalam melindungi sektor tekstil yang menyebabkan banyaknya pengangguran baru dari kebijakan pemerintah yang eksesif.
“Ada satu kepentingan lebih besar yang harus dirujuk. Kita harus belajar dari kasus Sritex, banyak pengangguran, terus kita mau buat perundang-undangan yang semena-mena? Jangan pak,” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau” di Senayan, Jakarta (12/11) kemarin.
Willy menekankan jangan sampai aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang didorong oleh Kemenkes justru menimbulkan dampak baru yang melahirkan banyak praktik ilegal, seperti yang marak terjadi di negara lain. Jika aturan ini disahkan, semua pihak terkait dalam mata rantai pertembakauan akan celaka, baik dari hulu maupun hilir.
Ia juga menegaskan pentingnya untuk bersama-sama membuka mata dan lebih partisipatif dalam melahirkan sebuah kebijakan. Di era deindustrialisasi, lanjut Willy, jangan sampai negara justru mematikan industri nasional di tengah krisis yang melanda.
“Keberpihakan itu penting, meletakkan basis-basis kompetitif kita. Kita hidup di bumi Pancasila, ini Tanah Air kita, jadi tidak ada yang bisa semena-mena. Kita duduk bareng-bareng, kalau tidak bisa, kita cari jalan lain,” tegasnya.
