Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih terus bergulir hingga kini, aksi memata-matai kepala negara yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu terus menghadirkan pertanyaan baru, terutama mengenai aktor yang mendalangi penyadapan tersebut.
Baca Juga: Penyadapan Prabowo Terbongkar, Tito Karnavian Mendadak Disorot: Dia Lingkar Inti Jokowi!
Tebaru, nama dua mantan kapolri juga turut menjadi percakapan di ruang publik, mereka disebut-sebut ikut terlibat dalam aksi penyadapan itu, kedua eks Kapolri itu adalah Idham Azis dan Tito Karnavian.
Status Hukum Tito dan Idham Azis
Nama kedua eks Kapolri ini disebut-sebut masuk dalam komplotan Listyo Sigit Cs yang menyadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional lainnya, keduanya bahkan diisukan sudah ditangkap dan dimintai keterangan.
Setelah isu itu ramai, pihak kepolisian lewat Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin langsung membantah, dia mengatakan itu adalah informasi sesat alias hoaks yang sengaja disebarluaskan pihak tertentu.
"Infonya tidak benar," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis dilansir Senin (9/11/2026).
Prabowo Kumpul Bareng 10 Eks Kapolri di Hambalang
Di tengah gonjang-ganjing kasus penyadapan itu, Presiden Prabowo Subianto lantas memanggil 10 eks Kapolri, mereka menggelar sebuah pertemuan tertutup di Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
Eks Kapolri yang dipanggil Prabowo adalah: Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Tak ada Idham Azis dalam pertemuan tersebut.
Sejauh ini pihak istana belum memberi penjelasan mengenai isi pertemuan itu, mereka hanya memberi pernyataan normatif dimana para eks Kapolri itu diminta datang untuk bertukar pikiran mengenai isu-isu terkini.
Belum Ditetapkan Menjadi Kasus Makar
Kendati aksi penyadapan itu sangat membahayakan keselamatan kepala negara, namun hingga kini para pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka makar, padahal sejumlah pihak berpandangan penyadapan itu dapat dikategorikan sebagai kudeta senyap yang membahayakan keselamatan presiden.
Saat ini pihak kepolisian terus berupaya mengungkap kasus ini secara tuntas seraya menimbang, apakah kasus penyadapan ini dapat dikategorikan makar atau tidak, intinya saat ini status hukum kasus ini masih belum ditetapkan secara pasti.
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Asep.
Jumlah Tersangka
Dalam kasus penyadapan ini, pihak kepolisian telah menetapkan empat tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Baca Juga: Penyadapan Prabowo dan Politisasi Polri, Jokowi Benar-benar Kelewatan!
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.
