Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta turut menyoroti aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs. Menurut LBH aksi mata-mata itu bukan kejadian instan melainkan puncak dari gunung es akibat politisi Polri yang sudah berlangsung sejak lama yakni sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian berlanjut hingga era Prabowo Subianto.
"Persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan akut politisasi Polri yang terus berlangsung sejak pemerintahan Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini," kata Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dilansir Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Listyo Sigit Nekat dan Gila demi Jokowi
Fadhil kemudian secara khusus menyoroti penyalahgunaan kewenangan Polri di era Jokowi. Dia menyebut dalam periode itu korps Bhayangkara disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan politisasi ini mencederai amanat reformasi Polri 1998.
Polri yang dipisahkan dari TNI seharusnya ditempatkan sebagai institusi sipil yang profesional serta menjalankan tugas dengan berpegang pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi, namun dalam prakteknya kepolisian justru ditarik dan dijadikan instrumen politik.
"Temuan berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kepolisian dalam periode pemerintahan Jokowi digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan bahkan menggerakkan massa dalam pemilihan umum," ungkap Fadhil.
"Ketika institusi kepolisian semakin dekat dengan kekuasaan politik, batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan menjadi semakin rentan dikaburkan," sambungnya.
Selain persoalan politisasi, LBH Jakarta turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kewenangan kepolisian, terutama dalam penggunaan teknologi penyadapan. Mekanisme pengawasan yang masih bertumpu pada pengawasan internal dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Gibran Tidak Disadap Listyo Sigit Cs, Anak Buah Ibu Mega Nyeletuk: Kawan Nggak Mungkin Sadap Kawan
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
