Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh langkah Kementerian ESDM yang menerapkan kebijakan impor Bahan Bakar (BBM) satu pintu lewat Pertamina.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Pihaknya mendukung penuh hal itu sebab ruang gerak swasta untuk menguasai sumber daya energi perlu dibatasi.

Baca Juga: Polemik Krisis BBM, dari Gugatan Pelanggan Shell Hingga Pembelaan Bahlil

“Sebagai pemerintah yang berdaulat, langkah yang diambil oleh pemerintahan menurut pandangan kami adalah hal yang tepat dilakukan. Artinya, memang kebijakan itu harus diambil untuk membatasi ruang gerak swasta dalam pengelolaan sumber daya energi yang menguasai hajat rakyat kebanyakan,” kata Arie dilansir Olenka.id Sabtu (11/10/2025).

Menurut Arie, kendati kebijakan impor satu pintu itu untuk membatasi ruang gerak swasta, namun selama ini pemerintah telah memberi kuota impor yang lumayan besar, di mana jatah swasta bahkan terus di tambah dalam periode tertentu. Saat ini pemerintah telah menambah 10 persen lagi kuota impor BBM untuk swasta sehingga secara keseluruhan pihak swasta punya kuota impor mencapai 110 persen pada 2025.

Arie menegaskan pihak swasta biasanya terus meminta penambahan jatah impor BBM ketika kuotanya sudah habis terpakai dan pemerintah terus memenuhi permintaan tersebut, itu artinya Pemerintah mendukung penuh pihak swasta, tak ada niatan untuk memonopoli bisnis BBM lewat Pertamina.

“Perlu saya garis bawahi sebetulnya banyak hal yang perlu diluluskan, informasi yang beredar di masyarakat. Yang pertama bahwa pihak swasta, BBM swasta sejatinya sudah memiliki kuota dan ketika kuotanya habis, itu bahkan pemerintah sudah memberikan tambahan 10% terhadap kuota tersebut. Dan kemudian ketika sudah habis, mereka minta lagi,” tegasnya.

Swasta Playing Victim

Isu monopoli bisnis BBM oleh Pertamina belakangan menjadi ramai dibicarakan setelah terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta.

Isu ini semakin heboh setelah sejumlah pihak swasta seperti PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP-AKR batal membeli base fuel BBM dari Pertamina karena berbagai alasan salah satunya karena temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

Menurut Arie sikap pihak swasta yang demikian sangat disayangkan, mereka mencari berbagai alasan supaya terkesan sebagai pihak yang menjadi korban dari berbagai kebijakan pemerintah yang tak adil.

Baca Juga: Campuran BBM Aman dan Ramah Lingkungan, Etanol Kini Jadi Tren Global

“Terkait dengan pihak swasta yang kemudian tidak mau mengambil karena alasan ini itu, saya menganggap itu sebuah plying victim. Karena ternyata memang banyak hal juga yang tidak bisa dijelaskan ketika mengatakan kalau mengambil BBM dari Pertamina itu akan merusak kualitas,” ujarnya.