Karakteristik Tokoh yang Layak Memimpin Danantara
Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati menyarankan, agar Kepala Danantara dipilih dari kalangan profesional yang ahli di bidang investasi dan keuangan. Ia menyarankan agar Kepala Danantara tak dipilih dari figur yang berlatar belakang partai politik.
"Menurut saya sebaiknya kepala danantara diambil dari kalangan profesional yang ahli di bidang investasi dan keuangan dan bukan dari partai politik," kata Sadarestuwati, dikutip dari Sindonews, Rabu (19/2/2025).
"Sebagai tambahan, Kepala Danantara harus orang yang bersih dan tidak pernah terlibat kasus hukum khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menginginkan pemimpin Danantara diisi oleh orang-orang profesional dan tidak akan diisi oleh ‘orang titipan’.
Sebab, menurut Luhut, keputusan Presiden Prabowo Subianto, membentuk Danantara, langkah strategis untuk menambah sumber pemasukan keuangan atau pendanaan Indonesia.
“Ini tidak akan dikelola oleh, mungkin seseorang titip-titip bahasanya, yang direkomendasikan oleh ini dan itu. Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” kata Luhut di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Luhut pun menegaskan, struktur organisasi Danantara perlu diisi oleh orang-orang yang berkapasitas baik dan tidak akan diisi oleh ‘orang titipan’.
“Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan standar manajemen internasional masuk di perusahaan-perusahaan negara ini,” ujarnya.
Terpisah, Senior Researcher Sigma Phi Indonesia, Hardy R Hermawan, berpendapat bahwa pengelola Danantara harus orang-orang profesional yang mendedikasikan waktunya benar-benar ke Danantara. Yakni, tidak disambi atau rangkap jabatan sebagai Menteri atau posisi lainnya agar Danantara ini benar-benar efektif menjaga sebuah lembaga bisnis.
“Sayang kan, lembaga sebesar itu, lembaga strategis itu, nomor 8 terbesar di dunia gagal mengelola uang Rp 9.600 triliun secara optimal,” terang Hardy,
Ia juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar memahami investasi dan manajemen risiko, mengingat Danantara akan membawahi tujuh BUMN besar dari sektor perbankan, pertambangan, telekomunikasi, energi, dan migas.
Kemudian, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyarankan, agar pemilihan manajemen Danantara nantinya dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik. Hal tersebut, kata dia, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ucap Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.
Baca Juga: Menilik Rencana Pembentukan Danantara, Super Holding BUMN Terobosan Presiden Prabowo Subianto
