Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengambil langkah cepat mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak El Nino yang berpotensi meluas di sejumlah wilayah Papua. Fakhiri meminta seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar potensi bencana dapat ditekan sejak dini.
Hal ini ditegaskan MDF saat menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Papua terkait Kebakaran Hutan Dan Kekeringan Dampak Elnino Di Wilayah Papua di Aula Lukmen Gedung Negara Dok V Jayapura pada Rabu (26/08).
Baca Juga: Kemenhut Sebut Karhutla Sengaja untuk Buka Lahan Sawit, Bisakah Sawit Gantikan Hutan?
Gubernur Fakhiri menegaskan Papua memiliki potensi kebakaran hutan yang cukup besar, terutama menghadapi kondisi cuaca panas dan kering hingga November. Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran terjadi baru mengambil tindakan.
“Saya minta kepala daerah agar koordinasi dan kolaborasi jangan terputus. Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa. Koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens, semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda,” tegas Fakhiri dalam keterangannya.
Baca Juga: Akhirnya Muncul Juga, Ini Alasan Raja Juli Tak Disamping Prabowo Pas Tinjau Karhutla
Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta masyarakat. Pencegahan kata dia menjadi prioritas agar Papua tidak mengalami bencana kebakaran hutan seperti yang terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Fakhiri mengingatkan, Papua saat ini juga tengah mendorong pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut harus diikuti dengan cara pembukaan lahan yang aman agar aktivitas pertanian tidak justru menjadi pemicu kebakaran.
“Kita sementara membuka lahan untuk kegiatan pertanian. Jangan sampai kegiatan itu menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat, pemerintah daerah hingga pelaku usaha tidak lagi menggunakan cara membakar dalam membuka lahan. Menurutnya, masih banyak metode lain yang dapat digunakan tanpa menimbulkan risiko kebakaran.
“Dalam pembukaan lahan jangan dengan cara membakar. Kalau bisa dikubur, jangan sampai terjadi kebakaran hutan di Provinsi Papua,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, Fakhiri juga meminta dukungan TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kekeringan.
Fakhiri menyebut kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam penanganan apabila kebakaran maupun kekeringan terjadi di lapangan. Termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan.
“Kita membutuhkan teman-teman TNI-Polri karena ada water cannon. Di samping kesiapan TNI-Polri sebagai garda terdepan, apabila terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan air, bisa juga digunakan untuk membantu pemerintah,” jelasnya.
Fakhiri berharap langkah tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi menjadi pola koordinasi yang terus berjalan hingga ancaman kebakaran dan kekeringan dapat dikendalikan.
Ia menegaskan, koordinasi tidak boleh berhenti pada tingkat provinsi. Setiap kepala daerah harus mampu membangun komunikasi cepat dengan Forkopimda masing-masing sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
