Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengaku pihaknya berkomitmen menekan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tak terlampau membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini. Tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," kata Nanik dilansir Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Nanik S. Deyang Rombak Total Strategi MBG: Fokus Utama Efisiensi Anggaran
Langkah awal yang dilakukan BGN kata Nanik adalah melakukan moratorium demi menghitung seluruh kebutuhan dapur penyalur MBG. Dengan begitu BGN mengetahui secara persis kebutuhan masing-masing dapur yang tersebar di Indonesia.
Dengan langkah tersebut maka dapat dipastikan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing dapur dapat berbeda-beda.
"Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan," ujarnya.
Tak hanya menghitung ulang anggaran setiap dapur penyalur MBG, BGN lanjut Nanik juga bakal meninjau kembali para penerima manfaat untuk memastikan program ini benar-benar tepat sasaran.
Perlu diketahui jumlah penerima manfaat MBG sejauh ini sudah mencapai 63 juta orang. Program ini tak hanya menyasar anak sekolah namun ibu hamil dan menyusui serta lansia juga menjadi target MBG.
"Jadi, kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," jelasnya.
Di samping itu, Nanik menuturkan bahwa pihaknya akan berfokus kepada penguatan kualitas dari program MBG. Ia menegaskan upaya ini untuk memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi saat ini telah berjalan dengan standar yang telah ada.
Baca Juga: Pasca-Pemecatan Dadan Hindayana, Markas BGN Langsung Digeledah Kejagung
"Kami juga sudah sampaikan ke presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak," pungkasnya.
