Transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru pada 2029. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan ekonomi dibarengi dengan investasi pada manusia, pengembangan keterampilan, serta kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat membuka Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Rachmat, ekonomi hijau bukan lagi sekadar isu lingkungan ataupun tren global, melainkan telah menjadi arah strategis pembangunan Indonesia.
Baca Juga: Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi hingga 7% Memungkinkan Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujarnya.
Selain menciptakan lebih dari lima juta pekerjaan hijau baru hingga 2029, Rachmat mengatakan transisi tersebut juga diperkirakan mampu mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan transformasi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas.
Baca Juga: PT Perkebunan Kandangan Madiun PSN Matangkan Persiapan Hilirisasi Susu Bersama Bappenas
Pandangan tersebut sejalan dengan tema yang diangkat dalam Bangun Bangsa Conference 2026, yakni pentingnya memperkuat investasi sosial sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan tantangan sosial dan ekonomi saat ini tidak lagi dapat dijawab hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui investasi pada masyarakat.
"Bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif. Kami percaya tantangan sosial ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas karena membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri," kata William.
Baca Juga: Kolaborasi Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Ia menjelaskan, Bangun Bangsa bermula dari proyek percontohan di Kota Malang pada 2024. Kini program tersebut telah berkembang ke empat kota dan kabupaten dengan menjangkau lebih dari 200 penerima manfaat.
Sementara itu, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Sihol P. Aritonang, menilai investasi sosial perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, bukan hanya kegiatan filantropi.
"Bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karena itu, investasi pada masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.
Dalam konferensi tersebut, para pembicara juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan berbasis data, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta mengembangkan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
Bangun Bangsa berharap konferensi ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun standar baru investasi sosial di Indonesia. Melalui sinergi tersebut, investasi sosial diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang terukur sekaligus mempercepat terwujudnya ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
