Anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp491 miliar dikritik keras sejumlah pihak, besaran anggaran itu dinilai tidak cukup mumpuni untuk penanganan dan penanggulangan bencana yang kerap terjadi di Indonesia, anggaran Rp491 miliar bahkan dinilai setara anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehari, pemerintah diminta meninjau ulang keputusan tersebut.
Ditengah gelombang kritik tersebut, loyalis Joko Widodo (Jokowi) Dede Budhyarto menjadi salah satu pihak yang membela pemerintahan Prabowo, dia meminta publik tak buru-buru menyimpulkan anggaran tersebut sebab penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi anggaran tersebut, ada lembaga lain yang juga fokus pada penanganan bencana dimana mereka juga diguyur anggaran.
Baca Juga: Bendahara Negara Wanti-Wanti BNPB: Jangan Markup!
"Biar nggak diajari sesat, sini Om Dede kasih tahu. Jgn cuma lempar angka Rp491 miliar, lalu bikin kesimpulan seolah anggaran penanggulangan bencana Indonesia cuma segitu. BNPB bukan satu-satunya sumber anggaran penanganan bencana," kata Dede dilansir dari akun X miliknya Selasa (8/9/2026).
Tak hanya ada lembaga lain yang ikut menangani bencana, pemerintah kata dia jelas sudah punya hitung-hitungan sendiri, ada dana siap pakai (DSP) yang dapat digunakan ketika kondisi darurat, ada pula anggaran tidak terduga hingga anggaran kementerian yang siap dialokasikan dalam kondisi bencana. Jadi bagi Dede angka Rp491 miliar hanya menjadi anggaran di atas kertas.
"Ada Dana Siap Pakai (DSP) yg dapat digunakan saat tanggap darurat, dukungan Belanja Tidak Terduga APBD, anggaran kementerian/lembaga, TNI-Polri, Kemensos, KemenPU, Kemenkes, Basarnas sampai dukungan pemerintah daerah. Saat terjadi bencana, anggaran juga bisa direalokasi/ditambah sesuai kebutuhan," ungkapnya.
Dede menegaskan, pihak yang menuding adanya pemangkasan anggaran penangan bencana adalah upaya untuk menyesatkan pandangan publik, pembagian anggaran pemerintah tidak bisa dilihat secara sederhana.
"Jadi membandingkan satu pos anggaran BNPB 2025 vs 2026 lalu menyimpulkan “Prabowo memangkas penanggulangan bencana dari Rp2,01 T menjadi Rp491 M” itu menyederhanakan struktur anggaran sampai menyesatkan konteks," ujar Dede.
Kritik terhadap pemerintah, lanjut Dede, tetap sah disampaikan. Namun, ia meminta kritik tersebut dibangun berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan postur anggaran, bukan dengan mengambil satu angka yang dianggap mendukung narasi tertentu.
Baca Juga: BNPB Aktifkan Posko dan Fokus Evakuasi Korban Gempa NTT
"Mau kritik pemerintah? Silahkan. Tapi kritik yg sehat dimulai dari membaca postur anggaran secara utuh, bukan memilih satu angka yg cocok buat membangun narasi. Rajin baca ya adik-adik,” ucapnya.
