Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot program sekolah rakyat bagi masyarakat miskin ekstrim. Saat ini Kemensos telah meluncurkan sekolah rakyat itu di berbagai tempat di Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya telah meluncurkan sekitar 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia, dia mengakui 40 persen atau mayoritas sekolah rakyat itu berpusat di Pulau Jawa.
Baca Juga: PPATK Sebut Lebih Dari 500 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judol, Kemensos Turun Tangan
"Kira-kira ya di pulau Jawa dari 100 itu 40-an persen ada di Jawa Dari 100 titik pertama. Tapi di Papua ada, di Aceh ada Maluku juga ada Kalimantan ada Semua ada. Nanti bisa dilihat ya," kata dia saat ditemui di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta dilansir Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, 63 sekolah rakyat bakal segera beroperasi pada tahun ajaran baru ini yang dimulai pada 14 Juli mendatang. Dia mengakui jumlah ini lebih sedikit dari target yang ditentukan. Dimana Kemensos sebelumnya memasang target 100 sekolah rakyat beroperasi pada tahun ajaran baru 2025 ini, tetapi 36 sekolah rakyat kata dia masih dalam tahap persiapan dan renovasi.
"Ya alhamdulillah sekolah rakyat ini terus ya Insyaallah nanti tanggal 14 Akan kita mulai Di titik yang sarana-prasarananya Sudah selesai direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," ucapnya.
Dia menjelaskan, pembelajaran akan dimulai dengan melakukan cek kesehatan baik siswa maupun guru dan tenaga pendidik. Setelah itu, akan dilakukan masa orientasi sekitar tiga bulan sebelum dilakukannya pembelajaran formal.
"Dari 63 titik yang sudah siap ini dapat menampung 6.130 siswa. Sedangkan jika dalam 100 titik dapat menampung 9.700 siswa atau 256 rombongan belajar. Serta dibutuhkan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan untuk sekolah rakyat tahap I," tambahnya.
Dia menargetkan, 37 titik yang masih dalam persiapkan dapat dilaksanakan pada akhir bulan Juli. Pihaknya juga mengagendakan sekolah rakyat tahap ke II yang diusulkan 202 lokasi nantinya.
Jika 100 titik dapat diputuskan maka sekolah tersebut dapat menampung 10 ribu siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.
"Maka, tahap ke II ini bisa di tahun 2025, tapi kami ingin laporkan tahap ke II ini masih dalam proses penetapan kelayakan oleh PU dan tindak lanjut oleh recuitmen pendidikan sambil Kementerian PU melakukan renovasi gedungnya," tegasnya.
Baca Juga: Hamid Djojonegoro Ceritakan Pengalaman Satu Sekolah dengan Bos Salim Group
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pihaknya meminta Kemensos untuk berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) untuk menyesuaikan kebutuhan guru dan pengajar di sekolah.
"Kami juga meminta Kemensos mengawasi program sekolah rakyat ini sesuai arahan Presiden Prabowo agar diperuntukan untuk memutus rantai kemiskinan," tegasnya.
