Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto tampak geram terkait adanya temuan 10 juta rekening bantuan sosial (Bansos) salah sasaran.
Karena itu, dalam akun X pribadinya, seperti dilihat Senin (7/7/2025), Elite Partai Demokrat ini pun meminta aparah penegak hukum untuk bertindak menangani temuan tersebut.
"Penegak hukum juga perlu menindak tegas pelaku penyimpangan dan menelusuri jaringan di baliknya, termasuk penerima yang sengaja memalsukan data atau menggunakan dana untuk tindakan ilegal seperti judi online," cuitnya.
Baca Juga: Diskon Listrik Batal, Tapi Diganti ke Subsidi Upah dan Bansos!
Baca Juga: Gus Ipul Klaim Ada Fenomena Demotivasi Akibat Ketergantungan Bansos
Lebih lanjut, dirinya meminta kepada aparat untuk mengejar pihak-pihak yang terlibat, terlebih bansos tersbeut disebut mengalir ke operator judi online.
"Kejar pihak-pihak yang memfasilitasi, seperti oknum bank atau operator judi online," ucapnya.
Sambung dia, "Kolaborasi lintas instansi dan transparansi akan menjadi kunci untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tambahnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengabarkan jika terdapat 10 juta rekening penerima bansos dengan total saldo lebih dari Rp2 triliun yang dibekukan karena diduga salah sasaran.
"Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi terjasi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos.
"Masalah ini tidak hanya mengindikasikan potensi ketidaktepatan sasaran, tetapi juga penyalahgunaan dana untuk tindakan yang bertentangan dengan tujuan bansos," tegasnya.
Karenanya, ia mendorong reformasi sistemik. "Bisa jadi, ini akibat lemahnya verifikasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga," ucapnya.
"Untuk itu, perlu dilakukan #reformasisistemik, termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca penyaluran, dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time. Selain itu, ada baiknya, Pemerintah melakukan audit thd seluruh proses penyaluran bansos, mulai dari seleksi penerima hingga distribusi dana, u/ mengidentifikasi celah sistemik," tukasnya.
