"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan sinergi seluruh pihak, khususnya BPDPKS, sehingga Gebyar UMKM dan Sawit NTT dapat terlaksana pada hari ini," ujar Ayodhia G.L. Kalake.
Ayodhia G.L. Kalake juga menyampaikan bahwa dengan banyaknya masyarakat NTT yang menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit, diharapkan perkerja dan keluarganya dapat mengakses program-program dari BPDPKS, salah satunya melalui program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.
Baca Juga: BPDPKS Ajak Gen Z Kenal Kelapa Sawit Secara Objektif
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi untuk mendorong UMKM di NTT agar dapat naik level atau naik kelas. Dia menjelaskan, Kemenkeu juga mengambil andil dalam melakukan pemberdayaan UMKM, salah satunya dukungan agar UMKM naik kelas lewat digitalisasi dan globalisasi.
"Dukungan yang diberikan antara lain, pertama, mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem Digipay dan e-katalog. Selanjutnya, mendorong UMKM untuk memahami proses pelaporan pajak dan sertifikasi produk serta pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM Siap Go Internasional; ketiga, optimalisasi situs lelang.go.id yang membantu penjualan produk UMKM; keempat, perluasan akses pembiayaan atau digitalisasi pembayaran bagi UMKM serta meningkatkan kapasitas usaha; serta peningkatan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, serta pihak swasta," ucapnya.
"Kegiatan ini juga bertujuan mendorong atau mengamplifikasi edukasi kelapa sawit sebagai komoditas yang banyak digunakan dalam produksi produk-produk UMKM dan digunakan dalam keseharian masyarakat," pungkas Catur Ariyanto Widodo.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Pagelaran Fashion Show Wastra UKMK Sawit Nusantara yang menampilkan busana paduan kain batik sawit dengan tenun ikat dari NTT. Selain itu, pada hari pertama (5/7) juga dilaksanakan Talkshow Kemitraan UKMK Sawit & Pembiayaan UMKM dengan pemateri dari BPDPKS, PT Pegadaian, dan Bank Mandiri serta beragam kegiatan lainnya.
Pembukaan kegiatan dihadiri kurang lebih 200 orang yang tediri dari Pejabat Gubernur Prov. NTT (Ayodhia G.L. Kalake) dan Sofiana Milawati Kalake yang juga Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Kepala Kanwil DJPB NTT (Catur Ariyanto Widodo), Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS (Zaid Burhan Ibrahim), Kepala Divisi UKMK BPDPKS (Helmi Muhansyah), Kepala Divisi SDM dan Umum BPDPKS (Adi Sucipto), Perwakilan Forkopimda Provinsi NTT, dan Perwakilan Pemerintah Kota Kupang.
Turut hadir pula Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT (JP Manalu), Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan se-Provinsi NTT, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Kupang, Local Expert mitra Kanwil DJPB NTT, Pimpinan dan Perwakilan dari Bank Himbara, Perwakilan Lembaga Keuangan Bukan Bank (PNM Mekaar dan PT Pegadaian), Perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Perwakilan UKMK NTT, Media Massa dan Mahasiswa.
