Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa BPI Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh. Dengan demikian, pembayaran utang Whoosh bisa dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Salah satu pertimbangan utama Purbaya yakni mengingat bahwa Danantara menerima dividen dari BUMN dengan nilai hingga Rp90 triliun. Nilai tersebut, tegas Purbaya, sangat cukup untuk menutupi bunga tahunan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebesar Rp2 triliun.
"Danantara kan terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC," tegas Menkeu Purbaya usai menggelar rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dengan demikian, Menkeu Purbaya meminta Danantara untuk turun tangan dalam menyelesaikan utang Whoosh dengan mengoptimalkan dana supaya lebih produktif. Hal itu mengingat saat ini seluruh dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke dalam kas negara (APBN) telah beralih langsung dikelola oleh Danantara.
"Ketika seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu (utang Whoosh). Jadi utang itu dibayar Danantara, bukan APBN. Saya mau arahnya ke sana," pungkas Purbaya lagi.
Sebagai informasi, total investasi proyek kereta cepat Whoosh mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75% dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun.
Hingga kini, ada dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah (APBN) atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, kedua opsi tersebut belum final dan Menkeu Purbaya tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam penyelesaian utang tersebut.
