Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ikut mengefisiensi anggaran otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN), tak main-main anggaran untuk lembaga ini dipangkas hingga Rp1,15 triliun.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran yang kena potong berasal dari sejumlah pos anggaran seperti perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga belanja alat tulis kantor (ATK) sehingga pemangkasan itu diklaim tak bakal mengganggu pembangunan IKN yang masih terus dikebut hingga saat ini.
Baca Juga: Sesumbar Presiden Prabowo: Lima Tahun Lagi RI Tak Impor BBM
"Efisiensi anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN sebesar Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan-kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan ATK," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dilansir Kamis (13/1/2025).
Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, maka sisa anggara OIKN kini sebesar Rp5,24 triliun. Adapun OIKN mendapat pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 199,98 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp 5,042 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta pelaksanaan paket baru melalui DIPA awal Otorita IKN.
Baca Juga: IKN Bukan Janji Kampanye Jokowi
"Ini sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, DIPA awal ini sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 yang pada saat ini Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun," pungkas Basuki.
