Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan tegas menyatakan partainya tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah yang belakangan mencuat.
"Kami enggak setuju," katanya seperti dikutip, Selasa (11/8/2026).
Ia menegaskan jika substansi Pilkada lahir dari semangat reformasi yang memindahkan kedaulatan dari tangan penguasa ke tangan rakyat.
Baca Juga: Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Salip PDIP, tapi Kepuasan Publik terhadap Prabowo Anjlok
"Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat," ucapnya.
"Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," tambah dia.
Baca Juga: Prabowo Pede PDIP Bakal Gabung Barisan Pemerintah: Itu Insting Saya!
Lebih lanjut, ia mengatakan bila isu yang lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik.
"Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut," tambahnya lagi.
Menurutnya, sangat penting juga soal menekan biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ia mengklaim jika PDIP telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi.
Sambungnya, kepala daerah dari PDIP tidak mengeluarkan dana khusus untuk proses tersebut karena mengandalkan mekanisme gotong-royong partai.
Sebelumnya, wacana tersebut dilontarkan Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB yang mengusulkan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah.
