Djohan juga menyoroti persoalan krusial lain, yakni keterbatasan data komprehensif di Indonesia. Hingga kini, data mengenai populasi neurodivergent, tingkat partisipasi kerja, serta capaian pendidikan dan ekonomi masih sangat minim.
“Keterbatasan data di Indonesia memang masih sangat signifikan. Kita kekurangan data komprehensif terkait populasi neurodivergence, employment rates, dan outcomes,” bebernya.
Kondisi ini, menurut Djohan, membuat advokasi kebijakan menjadi jauh lebih menantang.
“Ini membuat advokasi policy influencer menjadi challenging, dan kami harus membangun evidence-based secara sendiri,” tukasnya.
Tanpa data yang kuat, perjuangan mendorong kebijakan inklusif kerap bergantung pada upaya mandiri komunitas dan organisasi masyarakat sipil.
Karena itu, untuk menjawab tantangan data sekaligus membangun ekosistem inklusi yang berkelanjutan, Djohan mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif.
“Pesan kami untuk masyarakat, silakan melakukan survei dengan mengunjungi inspirasy.org untuk mengakses survei dan mendaftar dalam ekosistem kami,” tuturnya.
Menurut Djohan, partisipasi publik sangat penting untuk membangun basis data yang kredibel sekaligus memperkuat gerakan inklusi neurodivergent di Indonesia.
Lebih jauh, Djohan menegaskan bahwa inklusi bukan semata isu sosial atau moral, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama bagi donor dan investor internasional.
“Untuk donor dan investor internasional, inklusi bukan hanya moral imperatif. Ini adalah smart investment,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, investasi dalam inklusi, khususnya di sektor pendidikan tinggi, dapat membuka potensi yang selama ini terpendam.
“Ketika kita berinvestasi dalam university inclusion, kita unlock potensi yang dormant, dan kita create economic opportunities,” pungkas Djohan.
