Aktivis Neurodivergent, Djohan Arianto, yang selama ini aktif mendorong perubahan kebijakan dan praktik inklusi, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, menuturkan bahwa isu inklusi neurodivergent di Indonesia masih menghadapi jalan panjang. Meski kesadaran publik mulai tumbuh, tantangan struktural, sosial, serta keterbatasan data masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ekosistem yang benar-benar inklusif.
Mengutip Halodoc, istilah neurodivergent sendiri merujuk pada variasi fungsi otak dan proses neurologis yang berbeda dari apa yang dianggap tipikal atau neurotipikal. Karena itu, pemahaman tentang neurodivergence menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi semua individu.
Menurut Djohan, tantangan paling mendasar dalam mendorong program inklusi neurodivergent adalah keterbatasan pendanaan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, berbagai inisiatif sulit berjalan secara optimal.
“Tentunya yang terutama adalah dana, karena tanpa ada dana tidak ada yang bisa optimal dalam menjalankan program,” ungkap Djohan saat ditemui Olenka di Jakarta, baru-baru ini.
Selain persoalan dana, tantangan besar lainnya datang dari cara pandang masyarakat, terutama di kalangan pemberi kerja. Neurodivergence masih kerap dipersepsikan sebagai keterbatasan, bukan sebagai perbedaan neurologis yang justru memiliki potensi unik.
“Masih banyak persepsi di masyarakat, terutama employers, yang melihat neurodivergence sebagai keterbatasan daripada perbedaan,” jelasnya.
“Mereka khawatir apakah neurodivergence bisa produktif bekerja, dan lain-lain,” sambungnya.
Pandangan tersebut, lanjut Djohan, berdampak langsung pada rendahnya kesempatan kerja bagi individu neurodivergent, padahal banyak di antara mereka memiliki keterampilan, fokus, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern.
Baca Juga: Tentang Yayasan Inspirasy Indonesia dan Asa Anak-anak Berkebutuhan Khusus
Djohan juga menyoroti persoalan krusial lain, yakni keterbatasan data komprehensif di Indonesia. Hingga kini, data mengenai populasi neurodivergent, tingkat partisipasi kerja, serta capaian pendidikan dan ekonomi masih sangat minim.
“Keterbatasan data di Indonesia memang masih sangat signifikan. Kita kekurangan data komprehensif terkait populasi neurodivergence, employment rates, dan outcomes,” bebernya.
Kondisi ini, menurut Djohan, membuat advokasi kebijakan menjadi jauh lebih menantang.
“Ini membuat advokasi policy influencer menjadi challenging, dan kami harus membangun evidence-based secara sendiri,” tukasnya.
Tanpa data yang kuat, perjuangan mendorong kebijakan inklusif kerap bergantung pada upaya mandiri komunitas dan organisasi masyarakat sipil.
Karena itu, untuk menjawab tantangan data sekaligus membangun ekosistem inklusi yang berkelanjutan, Djohan mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif.
“Pesan kami untuk masyarakat, silakan melakukan survei dengan mengunjungi inspirasy.org untuk mengakses survei dan mendaftar dalam ekosistem kami,” tuturnya.
Menurut Djohan, partisipasi publik sangat penting untuk membangun basis data yang kredibel sekaligus memperkuat gerakan inklusi neurodivergent di Indonesia.
Lebih jauh, Djohan menegaskan bahwa inklusi bukan semata isu sosial atau moral, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama bagi donor dan investor internasional.
“Untuk donor dan investor internasional, inklusi bukan hanya moral imperatif. Ini adalah smart investment,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, investasi dalam inklusi, khususnya di sektor pendidikan tinggi, dapat membuka potensi yang selama ini terpendam.
“Ketika kita berinvestasi dalam university inclusion, kita unlock potensi yang dormant, dan kita create economic opportunities,” pungkas Djohan.
