Keputusan pemerintah memilih hari jumat sebagai hari pemberlakuan kebijakan Work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dikritik sejumlah pihak. Pemilihan hari Jumat untuk menerapkan kebijakan penghematan energi itu dinilai rawan disalahgunakan kendati pemerintah telah menyiapkan sederet sanksi tegas.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin mengatakan pemilihan hari Jumat untuk WFH sangat tidak ideal lantaran bisa dimanfaatkan untuk libur panjang, ASN dikhawatirkan pelesiran, jika itu terjadi maka upaya penghematan energi lewat kebijakan ini gagal total.
Baca Juga: Ancaman Keras Gubernur Pramono: ASN yang WFH di Kafe akan Dibinasakan!
"Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," kata Khozin kepada wartawan dilansir Kamis (3/4/2026).
Lantaran kebijakan itu rawan disalahgunakan, Khozin meminta pemerintah meninjau ulang pemilihan hari Jumat sebagai hari penerapan WFH. Menurut dia, WFH harus mampu menambal atau menghemat konsumsi BBM di sektor internal pemerintah.
“Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ujar Khozin.
Di luar itu, tambahnya, dia mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan momentum kali ini untuk mendesain transportasi umum di daerah dengan serius. Penerapan WFH, katanya, juga harus menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.
Oleh karenanya, kata dia, WFH tidak semata urusan birokrasi, tapi juga momen untuk memperbaiki transportasi umum, pengendalian polusi di daerah.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama," pungkasnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengatakan mengatakan kebijakan WFH hari Jumat terancam tak efektif, pemerintah seharusnya memilih WFH di hari lain.
"Terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM," ujar Deddy.
Namun, dia mengaku akan melihat kebijakan itu berjalan. Menurut Deddy, Komisi II DPR akan terus memantau dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi ke depan.
Apalagi, jika eskalasi konflik di Asia Barat akibat perang AS-Israel dengan Iran tak kunjung mereda. Menurut Deddy, penetapan hari WFH mestinya mempertimbangkan kalkulasi psikososial, proyeksi ekonomi, maupun pola mobilitas dan konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Terapkan WFH, ASN Dilarang Matikan Ponsel, Slow Respons Bakal Disanksi Tegas
"Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," katanya.
