Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim polemik ijazah SMA/SLTA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah gerakan politik yang dikendalikan pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik.
Partai besutan Kaesang Pangarep itu dengan tegas membantah bahwa persoalan ijazah Gibran bukanlah gerakkan yang murni untuk mencari keadilan administratif. Sebaliknya, langkah-langkah yang memojokkan wapres ini dirancang oleh figur-figur yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh politik berskala nasional.
"Kan tujuannya pasti tujuan politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus dilansir Minggu (18/10/2026).
Baca Juga: Jika Pilpres Digelar Hari Ini Prabowo Jadi Ayam Sayur, Dilibas KDM Digilas Gibran Ditekuk AHY!
Adapun masalah ijazah SMA Gibran pertama kali dipersoalkan oleh Denny Indrayana, pakar hukum tata negara itu kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak hingga persoalan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya MK menyatakan Gibran terbukti tak memiliki ijazah SMA/SLTA yang seharusnya menjadi persyaratan pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pasca putusan itu sejumlah pihak mendesak DPR segera mendorong hak angket memakzulkan Gibran sebab yang bersangkutan terbukti cacat prosedural sejak awal pencalonan.
"Saya kira kami sangat berkeyakinan ini gerakan politik yang tentu ada orang-orang besar di belakang itu. Kami sangat menduga ini gerakan politis dan ada orang-orang hebat di belakangnya," tegas Bestari.
Bestari masih menolak mengungkap secara gamblang aktor utama yang disebutnya sebagai orang besar di balik kasus ijazah SMA Gibran. Dia mengatakan cepat atau lambat mereka bakal ketahuan dan muncul ke permukaan.
"Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran," pungkasnya.
Pernyataan yang sama sebelumnya juga telah dilontarkan Joko Widodo (Jokowi). Dia bilang ada operasi politik yang dilakukan secara masif oleh pihak tertentu. Operasi itu dilakukan untuk meruntuhkan citra Gibran. Sayang operasi politik ini kemudian ikut ditunggangi penumpang gelap yang bikin kasus ini semakin membesar.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, Jokowi Berkelit Pakai Gaya Lawas, Ahmad Khozinudin Langsung Kasih Wejangan!
Pernyataan Jokowi kemudian direspons dengan kritik tajam dari sejumlah pihak, presiden ke-7 RI itu dinilai sedang berkelit dengan meduh orang lain padahal yang melakukan operasi politik itu adalah mereka sendiri yang mengupayakan berbagai cara demi meloloskan Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kubu Jokowi dinilai sedang panik sebab tinggal selangkah lagi Gibran bisa diseret keluar istana jika hak angket di DPR mulus.
