Politisi PDI-Perjuangan Guntur Romli mengomentari pernyataan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku ada operasi politik menghancurkan citra Gibran Rakabuming Raka lewat skandal ijazah SMA/SLTA yang digulirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini.
Guntur Romli mengatakan, dalam kasus ijazah Gibran memang ada operasi politik, namun gerakan senyap itu justru dilakukan kubu Jokowi, mereka kasak-kusuk untuk meloloskan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu kendati yang bersangkutan sebetulnya tak layak secara administrasi dan kemampuan.
Setelah kasus ini ditelanjangi MK dengan menyatakan Gibran terbukti tak memiliki ijazah SMA sebagai persyaratan pendaftaran sebagai calon wakil presiden di Pilpres lalu, kubu Jokowi tampak panik, terlebih putusan MK itu hendak ditindaklanjuti dengan hak angket pemakzulan Gibran di DPR.
Kalang kabut dengan kondisi itu Jokowi lantas menuding pihak lain sedang melakukan operasi senyap untuk mendegradasi citra Gibran, padahal justru ia bersama kelompoknya yang melakukan operasi tersebut.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, Jokowi Berkelit Pakai Gaya Lawas, Ahmad Khozinudin Langsung Kasih Wejangan!
"Pak Jokowi Benar. Memang Ada Operasi Politik Soal Ijazah Gibran. Kali ini saya sepakat dengan Pak Jokowi: memang ada operasi politik soal ijazah Gibran. Bedanya, Pak Jokowi menunjuk ke luar, padahal operasinya ada di rumah sendiri," kata Guntur Romli di akun X miliknya dilansir Olenka.id Minggu (18/10/2024).
Guntur Romli mengatakan, apa bila tak ada operasi politik, Gibran tak mungkin lolos dalam pendaftaran sebagai calon wakil presiden, ketika itu Jokowi yang masih jabat kepala negara melakukan berbagai operasi senyap mulai dari mengubah peraturan di MK hingga KPU serta membuat surat keterangan pendidikan SMA Gibran demi memuluskan pencalonan Gibran.
"Pak Jokowi saat jadi presiden yang melakukan operasi politik. Lolosnya Gibran. Putusan MK No 90/2023. Suket Penyerahan Tanpa Ijazah terbit sehari. PKPU No 19 Pasal 18 Ayat (3)," ujarnya.
Adapun Jokowi mengatakan, polemik ijazah Gibran sengaja dimainkan pihak tertentu yang disetir kelompok tertentu, mereka melakukan operasi senyap untuk meruntuhkan citra Gibran. Isu ini kata dia sebenarnya bisa saja, namun belakangan ramai disorot lantaran dimanfaatkan penumpang gelap.
Pernyataan Jokowi langsung mendapat beragam respon, pihak-pihak yang kontra langsung melancarkan serangan balik.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) yang juga merupakan penggugat ijazah SMA Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) Denny Indrayana salah satunya. Dia menanggapi pernyataan itu dengan kritik tajam.
Denny dengan tegas mengatakan, untuk ukuran Gibran tanpa adanya operasi senyap pun citranya memang sudah jelek sebab ia memang belum layak menjadi Wakil Presiden karena berbagai alasan.
"Untuk Saudara Gibran, tanpa didowngrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipaksakan menjadi wakil presiden," kata Denny.
Ketimbang berkelit mencari pembenaran, Jokowi kata Denny lebih baik menunjukan sikap kenegarawanannya dalam kasus yang sedang mendera putranya sekarang ini. Salah satu sikap kenegarawanan yang patut dipamer Jokowi adalah meminta Gibran putranya segera berkemas dan angkat kaki dari istana. Sebab seluruh proses pencalonannya pada Pilpres 2024 lalu terbukti cacat prosedur sejak awal karena ketiadaan ijazah SMA/SLTA.
"Bagaimana caranya yang paling tepat adalah memberi masukan kepada Ananda Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi Wakil Presiden," kata Denny.
"Itu adalah tindakan negarawan, itu adalah langkah yang bijak, dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo agar tidak semakin merusak politik Republik, politik Indonesia," tambahnya.
