Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali disorot. Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai sejumlah situasi yang terjadi belakangan dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Gibran berpotensi mengalami penyingkiran politik dari pusat kekuasaan.
Syahganda bahkan membandingkan kemungkinan tersebut dengan dinamika politik di Filipina antara Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte.
Menurutnya, hubungan Marcos Jr. dan Sara Duterte yang awalnya dibangun melalui aliansi politik kuat pada Pemilu 2022 kemudian berubah. Sara Duterte disebut mulai tersisih dari pusat kekuasaan.
Baca Juga: Demi Sejahterakan Rakyat, Prabowo Ajak Duet NU
“Kalau misalkan kita lihat antara Sarah Duterte di Filipina dengan Bongbong Marcos misalnya seperti itu. Itu kan penyingkirannya kan penyingkiran politik. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk semakin melakukan penyingkiran politik,” ujar Syahganda dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (1/9/2026).
Syahganda menilai publik selama ini dibuat bertanya-tanya mengenai posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo. Ia menyoroti sejumlah momen ketika Gibran disebut tidak dilibatkan dalam perjalanan dinas atau tidak mendapatkan peran tertentu dalam agenda pemerintahan.
Ia juga membandingkan posisi Gibran dengan Jusuf Kalla ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut Syahganda, JK pada masanya kerap mengambil peran dalam memimpin rapat, sementara Gibran dinilai belum menunjukkan pola serupa.
Posisi duduk Gibran dalam sejumlah agenda kenegaraan juga ikut disoroti. Syahganda menyebut Gibran beberapa kali tidak berada di sebelah Prabowo ketika mengikuti rapat kabinet.
“Ini apakah yang benar itu yang hidup Jokowi, atau pada saat hari ulang tahun kemerdekaan duduk diapit bapak dan anak,” kata Syahganda.
Pernyataan tersebut merujuk pada perbedaan situasi yang ia lihat dalam hubungan Prabowo dengan Gibran maupun keluarga Jokowi.
Di satu sisi, Syahganda menyoroti sejumlah momen ketika Gibran disebut tidak berada di posisi yang dekat dengan Prabowo. Namun, di sisi lain, Prabowo juga pernah menunjukkan hubungan politik yang cukup terbuka dengan Jokowi.
Saat menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada 15 Februari 2025, Prabowo bahkan secara terbuka menyebut dukungan Jokowi sebagai salah satu faktor keberhasilan dirinya dalam memenangkan Pemilu 2024.
“Kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian secara khusus menyebut Jokowi sebagai pihak yang turut memberikan dukungan.
Baca Juga: Kalah Start dari Gibran, Anies Baswedan Disuruh Cari Gara-gara: Biar Disorot Media!
“Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7 (Jokowi). Tepuk tangannya kurang semangat! Semangat lagi. Hidup Jokowi!” pekik Prabowo.
Situasi berbeda juga terlihat dalam peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026. Saat itu, Prabowo terlihat duduk di antara Jokowi dan Gibran.
Momen tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa hubungan Prabowo dengan keluarga Jokowi tidak serta-merta menunjukkan adanya keretakan politik.
Meski demikian, Syahganda tetap menggunakan dinamika Marcos Jr. dan Sara Duterte sebagai pembanding. Menurutnya, hubungan politik antara presiden dan wakil presiden dapat berubah seiring dengan perkembangan kepentingan politik.
Marcos Jr. dan Sara Duterte sebelumnya maju bersama dalam Pemilu Filipina 2022 melalui aliansi UniTeam. Namun, hubungan keduanya kemudian mengalami keretakan dan Sara menghadapi tekanan politik yang semakin besar.
Bagi Syahganda, kondisi tersebut menjadi contoh bahwa posisi wakil presiden tidak otomatis membuat seseorang selalu berada di lingkaran utama kekuasaan.
Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran masih berjalan. Karena itu, apakah berbagai situasi yang disoroti Syahganda benar-benar merupakan tanda penyingkiran politik terhadap Gibran atau sekadar dinamika dalam pemerintahan masih belum dapat dipastikan.
