Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah mengutak atik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menegaskan utang Whoosh bukan tanggung jawab Kementerian Keuangan, jadi dia menolak keras kalau APBN dipakai untuk proyek tersebut. Menurutnya utang Whoosh menjadi tanggung jawab Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
Baca Juga: Bantah Omongan Direktur Jenderal Pajak Soal Pungutan Pajak E-Commerce, Purbaya: Saya Menterinya!
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya dilansir Sabtu (11/10/2025).
Purbaya melanjutkan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai penggunaan anggaran negara untuk melunasi utang PT KCIC. Purbaya percaya bahwa Danantara dapat melunasi utang Whoosh, lembaga itu disebutnya punya kapasitas keuangan yang mumpuni.
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujarnya.
Purbaya menegaskan sekarang ini pemerintah tidak ingin dibebani dengan keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi, untuk itu dia Danantara kata Purbaya seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki.
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," katanya.
Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
"Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tutupnya.
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Baca Juga: Tolak Visa Atlet Israel, Menko Yusril Ungkit Pidato Prabowo di PBB
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
