Kubu pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tampak keberatan dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta yang menyatakan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada 2024. Pasangan ini mengunci kemenangan dalam satu putaran setelah meraih suara mayoritas.
Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah mengatakan, kendati kemenangan Pramono-Rano telah diakui KPU Jakarta, namun pihaknya tetap menganggap yang menang di Pilkada Jakarta adalah orang-orang yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput, pernyataan itu merujuk pada rendahnya partisipasi Pilkada Jakarta tahun ini, dimana partisipasinya menjadi yang terburuk dalam sejarah.
Baca Juga: Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Diperkirakan Segera Temui Megawati dalam Waktu Dekat
"(Paslon) 01 menang? Tidak! 03 menang? Tidak! 02 menang? Tidak! Peserta kalah semua, yang menang golput. Fakta, bukan kata saya," Ramdan Alamsyah dilansir Senin (9/12/2024).
Adapun angka Golput di Pilgub 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48 persen. Ini adalah angka golput tertinggi dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Jakarta.
Menurut Ramdan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam hajatan Pilkada tahun ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kesalahan yang dilakukan para penyelenggara Pemilu termasuk KPU. Dia bahkan menyebut KPU sengaja melakukan pembiaran supaya jutaan warga Jakarta tak menggunakan hak pilihnya.
Lantas ia membandingkan perolehan suara Pramono-Rano dan jumlah golput yang disebutnya jumlah masyarakat yang tak berpartisipasi di Pilkada Jakarta jauh lebih banyak dari perolehan suara pemenang Pilkada.
"Kalau data ini dianggap lucu-lucu, pasangan (Pramono Anung-Rano Karno) sekalipun angka perolehan suara menang di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta," tegasnya.
"Digabungkan pun golput dengan (suara) 01 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat, 'Karena masyarakat sudah jengah', masyarakat mana?" sambung Ramdan.
Tim RIDO mempertanyakan kinerja KPU, khususnya KPUD DKI Jakarta. Padahal, menurutnya KPUD Jakarta menerima anggaran hampir Rp1 triliun untuk menggelar pesta demokrasi ini.
Ia juga turut mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). Tim RIDO merasa setumpuk laporan dugaan kecurangan di Jakarta 'dicuekin', tak ada tindak lanjut sama sekali.
Baca Juga: Krisis Kepercayaan Jadi Pemicu Rendahnya Partisipasi Pilkada Serentak 2024
"Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi kenapa kita kemudian walk out. Itu sudah kami sampaikan jauh hari, sebelum adanya perhitungan dan rekapitulasi suara," tutupnya.
