290 BUMN Sudah Ditutup

Langkah pembenahan tersebut, kata Prabowo, sudah mulai dilakukan pemerintah. Ia mengungkapkan sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan milik negara.

Prabowo bahkan menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Menurutnya, reformasi BUMN bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan memberikan peringatan kepada para pimpinan perusahaan pelat merah.

"Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN," kata Prabowo.

Jumlah tersebut masih akan bertambah. Pemerintah menargetkan sekitar 750 BUMN ditutup hingga akhir 2026, sehingga nantinya hanya sekitar 300 entitas yang tetap beroperasi.

Baca Juga: Prabowo Bongkar 'Kebocoran' Biaya BUMN: Gaji Direksi, Komisaris hingga Rapat-Rapat

Perampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah menargetkan penghematan beban operasional hingga sekitar Rp70 triliun.

Dana hasil efisiensi tersebut nantinya akan diarahkan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan, sekolah, serta penyediaan perumahan murah bagi masyarakat.

Prabowo Soroti Kerja Sama dengan Perusahaan Asing

Selain persoalan laporan keuangan, Prabowo juga menyoroti hubungan kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing.

Ia mengatakan pemerintah menemukan berbagai persoalan dalam kerja sama tersebut. Karena itu, praktik-praktik yang dinilai tidak sehat harus dihentikan.

"Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini," katanya.

Prabowo menilai pembenahan BUMN diperlukan agar perusahaan milik negara benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, bukan justru menjadi beban.

Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa restrukturisasi BUMN tidak berhenti pada penutupan perusahaan. Pemerintah juga mulai menyoroti tata kelola, kinerja keuangan, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pengurus BUMN pada masa lalu.