Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku jika dirinya tidak pernah memberi masukan kepada sang putra Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto.
Justru, ia mengakui jika dirinya hanya memberikan nasihan kepada Gibran dalam mengemban tugas sebagai pendamping presiden.
Baca Juga: IKN Tetap Jadi Proyek Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Juga: Pemerintah Selamatkan Rp6,7 T Selama 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
"Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Sudah itu saja pesannya, karena secara konstitusi wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta," ujarnya dalam wawancara bersama Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, seperti dilihat dalam akun Yputubenya, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, Jokowi juga ditanyai perihal desakan untuk mengadili dirinya, seperti terlihat dalam tulisan-tulisan di tembok yang ada di beberapa kota.
"Itu kan ungkapan atau ekspresi. Ekspresinya bisa dipicu hal yang bermacam-macam. Ekspresi karena kekalahan di pilpres, Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu yang tidak memuaskannya. Ini negara demokrasi. Hal seperti ini saya kira biasa-biasa saja. Saya tidak terlalu memikirkan hal itu," terangnya.
Ia beralasan mungkin akibat kekalahan dalam Pilpres 2024 kemarin. "Bisa saja ini akibat adanya operasi politik tertentu. Masih ada yang belum move on. Sehingga berusaha untuk men-down grade. Kalau bagi saya ini hal biasa," ujarnya lagi.
Kemudian, ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang diblokir pemerintahan Prabowo, ia menegaskan jika dirinya tidak khawatir proyek IKN mangkrak.
"IKN ini adalah rencana lama dari Presiden pertama kita Ir Soekarno. Kemudian kita eksekusi Kalau kita lihat secara makro ekonomi, ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau," ujarnya.
Sambungnya, "Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semua ada di Jawa. Saya kira daya dukung Pulau Jawa jika terus-menerus seperti ini tidak akan mampu," tambah Jokowi.
"Kita memang ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika Serikat ada New York yang merupakan ibu kota ekonomi dan Washington DC sebagai ibu kota pemerintahan. Di Australia ada Sydney dan Canberra. Jadi kenapa di negara kita tidak merancang yang seperti itu?" terangnya
Ia juga mengakui jika IKN merupakan proyek jangka panjang, termasuk rumitnya memindahkan Iibu Kota.
"Ini ibu kota yang pindah. Pindah rumah saja sudah ruwet, apalagi ini ibu kota yang pindah. Kesiapannya harus betul-betul sempurna. Baru kepindahan itu bisa dilakukan," tukasnya.
