Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen mendapat beragam tanggapan, sebagian orang meragukan data rilisan BPS tersebut lantaran pertumbuhan itu dinilai bertolak belakang dengan keadaan dan fakta dilapangan, meski demikian tak sedikit pula yang mengapresiasi captain tersebut.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, M Hanif Dhakiri menjadi salah satu pihak yang mengapresiasi capaian tersebut, namun ia punya sejumlah catatan penting untuk pemerintah.
Baca Juga: Data Pertumbuhan Ekonomi Dianggap Janggal, Istana Buka Suara: Sekarang Itu Ekonomi Berkembang Sekali
"Capaian 5,12 persen tentu menggembirakan, tapi harus dikawal agar tidak semata ditopang stimulus dan konsumsi sesaat. Fondasi ekonominya harus diperkuat, terutama dari sektor-sektor produktif rakyat," ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (8/8/2025).
Hanif mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini paling banyak disumbang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Di sisi lain investasi swasta jangka panjang dan ekspor berbasis nilai tambah belum pulih optimal.
Namun, jika stimulus melambat atau daya beli tertekan, maka ruang pertumbuhan bisa menyempit pada semester berikutnya.
"Kita butuh arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang makin presisi tidak hanya menjaga permintaan, tapi juga mendorong ekspansi sektor produksi, hilirisasi, serta distribusi investasi ke daerah," kata dia yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Baca Juga: Jokowi: Saya Sehat, Mohon Doanya
Fraksi PKB mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat. Komitmen Presiden untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam desain fiskal, insentif investasi, dan pengelolaan sumber daya strategis nasional.
Serta pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, dan ekonomi digital rakyat. Stabilitas harga pangan dan energi juga menjadi elemen vital dalam menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional.
"Keadilan ekonomi tidak lahir dari pertumbuhan semata, tapi dari arah kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama," ucapnya.
Untuk itu, PKB akan terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi dalam angka makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
"Pertumbuhan 5 persen hanya berarti jika ia menyentuh yang 40 persen terbawah. Itulah makna pertumbuhan berkeadilan," pungkasnya.
Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II-2025, naik dari 4,87 persen pada kuartal I. Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 4,04 persen.
Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.665,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.264,5 triliun. Capaian ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4,7-4,8 persen.
