Kementerian Luar Negeri turut memberikan respons tegas terkait isu pemindahan dua juta warga Gaza ke Republik Indonesia.
Sebelumya, dalam media AS, NBC News, Sabtu (18/1),seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa Steve Witkoff utusan Donald Trump untuk Timur Tengah berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.
Dalam laporan tersebut, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza.
"Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza)," tulis laporan NBC tersebut.
Baca Juga: Kemlu Bantah Isu Pemindahan 2 Juta Warga Gaza ke Tanah Air
Baca Juga: Prabowo dan Joe Biden Bahas Konflik Gaza dan Laut China Selatan di Gedung Putih
Baca Juga: Prabowo Pastikan Indonesia Kirim Bantuan Lansung ke Gaza Melalui Airdrop
Baca Juga: Rencana Prabowo Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Masih Tunggu Restu PBB
Terkait itu, Pemerintah melalui Kemlu merilis pernyataan sikap untu meluruskan isu yang beredar. Berikut pernyataan Kemlu yang dirilis, Selasa (21/1/2025).
Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik.
Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.
Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza.
Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.
