Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang melawan korupsi menyusul banyaknya pejabat negara yang terseret kasus penyelewengan uang rakyat dan menjadi tersangka.
Kepala negara menyerukan perang total melawan kejahatan yang sangat merugikan negara dan mencoreng nama baik pemerintah tersebut. Prabowo menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
Baca Juga: Fakta-fakta Korupsi MBG Komplotan Dadan Hindayana
“Beliau berulang kali menyampaikan salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,”kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dilansir Jumat (5/6/2026).
Dalam satu dua hari belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program kebanggaan Prabowo.
Kasus itu bahkan melibatkan pucuk pimpinan yang mengelola program tersebut yakni Dadan Hindayana yang menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung sebagai wakil kepala BGN, dan Sony Sonjaya yang juga menjabat wakil kepala BGN. Komplotan ini telah menjadi tersangka dan kini ditahan Kejaksaan Agung.
Sehari setelah penangkapan trio kasus MBG, masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
"Pemerintah tentu prihatin, tetapi pada saat yang sama menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," ujar Pras.
Untuk meminimalkan kasus korupsi di kalangan pejabat negara, Prabowo meminta seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga KPK untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Pemerintah bahkan membuka peluang penambahan anggaran bagi lembaga penegak hukum apabila dibutuhkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Prasetyo, langkah tersebut merupakan investasi penting demi mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat praktik korupsi.
"Kalau kemudian nanti itu menjadi bagian dari konsekuensi penguatan aparat, kami pikir tidak ada masalah. Lebih baik menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," tegasnya
Memantau Seluruh Kementerian
Selain memerintahkan aparat penegak hukum memperketat pengawasan, Prabowo juga turun langsung memantau seluruh kementerian secara berkala.
Kepala negara juga melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi seluruh program yang dijalankan masing-masing kementerian untuk menutup celah terjadinya penyelewengan.
Baca Juga: Drama Penangkapan Dadan Cs, Ada yang Disergap di Hotel
Bagi presiden pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang benar dan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
"Jadi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," ucap Pras.
