Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais meminta pihak kepolisian segera menangkap dan menahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila terbukti menjadi dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya.
Tudingan keterlibatan Jokowi dalam kasus sabotase ini mengemuka setelah pihak Kepolisian menangkap Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs yang diduga melakukan penyadapan tersebut. Wajar nama Jokowi muncul dalam perbincangan publik sebab selama ini Listyo Sigit kerap diasosiasikan sebagai kaki tangan Jokowi atau bagian dari geng Solo, sebutan untuk kelompok politik yang berafiliasi ke Jokowi.
Baca Juga: Amunisinya Sudah Dilucuti Habis Jokowi Hancur Lebur!
"Kalau terbukti ada geleng-angguk antara Listyo dengan Jokowi, Jokowi harus segera ditahan," kata Amien melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Kamis (5/11/2026).
Amin mengatakan, aksi penyadapan terhadap Kepala Negara merupakan operasi paling nekat, jadi menurutnya mustahil Listyo Sigit bergerak atas inisiatif sendiri, pasti ada dalang yang mengotakinya. Amien menyatakan dugaan kuatnya Jokowi adalah aktor intelektual di balik aksi tersebut.
"Jadi, common sense saya mengatakan Listyo berbuat konyol dan nekat, kemungkinan ada geleng-angguk dengan Jokowi," ujarnya.
Amien juga menyinggung keberadaan Jokowi di Jakarta untuk memenuhi panggilan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, informasi mengenai agenda tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Jokowi dalam perkara dugaan penyadapan.
Kasus ini menjadi perhatian setelah Listyo Sigit terseret dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha.
Amien menilai pengusutan perkara tersebut harus menjawab siapa saja pihak yang terlibat dan apakah tindakan itu dilakukan atas inisiatif sendiri atau melalui koordinasi dengan pihak lain.
Dia bahkan menyebut Listyo Sigit dan Jokowi sudah tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Amien menilai keduanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan nasional.
