Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019, Thomas Lembong atau Tom Lembong, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan program yang memiliki tujuan baik.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif.
Tom menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran atau utang pemerintah, melainkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk menghasilkan dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
"Ini bukan cuma masalah jumlah utang atau besar kecilnya defisit, tapi uangnya dipakai untuk apa. Benar kalau orang bilang, enggak apa-apa ambil utang asal uangnya dipakai untuk hal-hal yang produktif," tutur Tom Lembong, dalam sebuah video sebagaimana dikutip Olenka, Selasa (4/8/2026).
Menurut Tom , pemerintah memang perlu membiayai proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat jangka panjang. Namun, alokasi anggaran juga harus seimbang dengan program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam waktu lebih cepat.
"Bukan hanya proyek-proyek yang akan menghasilkan kenaikan produktivitas 10 tahun dari sekarang atau 11 tahun dari sekarang, tapi harus imbang. Harus banyak alokasi anggaran ke program-program yang meningkatkan produktivitas sekarang juga. Langsung kelihatan hasilnya," katanya.
Tom menilai, Program MBG merupakan salah satu contoh kebijakan yang manfaat utamanya baru akan terlihat dalam jangka panjang.
Menurutnya, peningkatan kualitas gizi anak memang penting, tetapi dampaknya terhadap produktivitas nasional baru akan terasa bertahun-tahun kemudian.
"Terlalu banyak program pemerintah saat ini tujuannya meningkatkan produktivitas jangka panjang. Misalnya nutrisi. Hasilnya akan kelihatan 12 tahun dari sekarang, 14 tahun dari sekarang, sementara tantangan yang kita hadapi itu sekarang. MBG ini ya? Antara lain," ungkapnya.
Baca Juga: Tom Lembong: Saya Nggak Nyaman Dijadikan Meme
Selain menyoroti orientasi kebijakan, Tom juga menilai kualitas tata kelola pemerintahan saat ini berbeda dibandingkan masa krisis ekonomi 1997-1998.
Tom berpendapat, pada masa itu birokrasi dan para menteri masih didominasi kalangan teknokrat dengan disiplin yang lebih kuat.
"Saya kira juga governance beda banget. Dulu birokrasi cukup profesional dan menteri-menteri cukup teknokratis. Pak Habibie cukup diuntungkan karena diwariskan sebuah birokrasi yang masih sangat disiplin, dan diwariskan sebuah badan legislatif yang masih tertib," ungkapnya.
Menurut Tom, kondisi tersebut berbeda dengan situasi saat ini yang dinilainya mengalami penurunan dari sisi profesionalisme di berbagai lembaga pemerintahan.
"Sekarang jauh lebih bebas, lebih, mohon maaf kalau saya pakai kata liar, lebih tidak teratur. Ada penurunan profesionalisme di berbagai cabang pemerintahan, mulai dari eksekutif sampai legislatif," kata Tom.
Lebih lanjut, Tom juga membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan krisis 1997-1998. Ia menilai, struktur utang telah berubah. Jika pada masa lalu sumber kerentanan berasal dari sektor korporasi, kini beban utang lebih banyak berada di pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
"Kalau fundamental aspek lainnya seperti fiskal dan moneter, hemat saya lebih buruk daripada tahun 1997-1998. Waktu itu sumber krisis adalah korporasi. Sekarang yang besar utangnya adalah BUMN dan pemerintah," tandasnya.
Baca Juga: Buka-Bukaan Purbaya: Program MBG Sudah Habiskan Rp101,1 Triliun Dana APBN
