Presiden Prabowo Subianto sudah berulang-ulang menggonta ganti menteri Keuangan sejak menjabat dua tahun lalu. Selama masa jabatannya kepala negara tercatat sudah dua kali mengganti bendahara negara.
Terbaru ia memecat Purbaya Yudhi Sadewa dan menggantikannya dengan Suahasil Nazra, orang lama di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pergantian Menteri Keuangan yang dilakukan Prabowo secara agresif selama dua tahun ini menandakan bahwa itu bukan sekedar bongkar pasang jabatan.
Baca Juga: Kekayaan Mendadak Naik Pas Jabat Menkeu, Orangnya Jokowi Teriakin Purbaya: Transparan Dong Apelo!
Ada ambisi besar Prabowo dibalik kebijakan reshuffle menteri keuangan yang sudah dua kali dilakukan selama dua tahun berkuasa. Prabowo sedang mati-matian mengejar ambisi besarnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Sekolah Garuda dan sejumlah program lain yang menguras anggaran jumbo.
“Dalam dua tahun masa jabatan Prabowo, sudah ada tiga menteri keuangan. Ini bukan reshuffle, tapi ini adalah tekanan dari sisi fiskal untuk mewujudkan ambisi Prabowo,” kata Bhima dilansir Olenka.id Rabu (16/9/2026).
Dengan berbagai ambisi besar Prabowo ditambah lagi dengan sederet masalah yang diwariskan Purbaya seperti masalah utang yang ditinggalkan sebesar Rp10.290 triliun Suahasil Nazra diharapkan bisa menuntaskan berbagai masalah tersebut. Jika tidak maka nasibnya juga bakal seperti menteri-menteri keuangan terdahulu, dipecat Prabowo.
“Pertanyaannya, yang bakal ganti bisa gak kerjain banyak PR-nya?” ujarnya.
Dengan beban utang yang sangat besar, menteri keuangan baru lanjut Bhima jelas memanggul beban yang sangat berat. Bhima sendiri pesimis Menkeu baru dapat menyelesaikan masalah ini selama Prabowo terus memaksakan metode lama, membebankan menteri keuangan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya.
“Dengan beban utang yang semakin berat ini, kemampuan bayar utang kita semakin jelek. Semakin memburuk. Karena 24 persen adalah rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak,” jelasnya.
“Jadi persoalan ini tidak bisa terselesaikan kalau presiden terus memaksa menteri keuangan terus cari banyak dana. Termasuk dari restitusi pajak yang ditahan, dari dividen Danantara Rp120 triliun yang sekarang dipindah kepada menteri keuangan rencananya,” tambahnya.
Bhima memberi usulan kepada menteri keuangan baru saat ini. Menurutnya, Suahasil Nazara mesti melakukan efisiensi anggaran untuk MBG dan kopdes.
“Bukan efisiensi anggaran untuk dana pendidikan apalagi memotong transfer daerah,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya menteri keuangan harus menjaga independensi dari bank sentral.
“Duit sal Rp400 triliun harus ditarik lagi. Jangan diedarkan melalui Bank Himbara, apalagi untuk Kopdes Merah Putih, lebih penting lagi bagaimana menteri keuangan bisa bilang tidak pada presiden,” ungkapnya.
Sebagai menteri keuangan, Bhima meminta agar bisa menjadi rem untuk ambisi Prabowo
“Jadi dia fungsinya bukan sebagai pedal gas, tapi penginjak rem. Ini saaatnya menteri keuangan baru membuktikan,” imbuhnya.
Baca Juga: Purbaya Dikuliti Habis Sama Pak Mahfud, Sisi ‘Gelapnya’ Dibongkar Terang Benderang!
Kalau tidak dilakukan, menurutnya lebih baik untuk mencari menteri keuangan yang lain.
“Tapi kalau dalam satu bulan ternyata kinerjanya biasa aja, nggak ada bedanya dengan Purbaya, sorry to say. Mungkin kita cari menteri keuangan lain,” pungkasnya
