Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan cukup besar dengan total 3.686 GW yang terdiri dari tenaga surya sebesar 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, usai melakukan pertemuan dengan Asisten Menteri Keuangan AS, Alexia Latortue, guna membahas peluang dan mengatasi tantangan dalam investasi hijau melalui sektor EBT (Energi Baru Terbarukan) di Indonesia.
Baca Juga: Kadin Indonesia dan Kementerian Perdagangan Sepakat Bentuk Satgas Impor Ilegal
"Dari total kapasitas 3.686 GW tersebut, baru 12,54 MW yang telah dimanfaatkan. Dengan mengembangkan potensi ini, Indonesia dapat memiliki lebih dari 1,1 terawatt kapasitas energi terbarukan dan dapat menjadi pemimpin dalam transisi global menuju energi terbarukan," ucap Shinta di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Di tahun 2023 lalu, Indonesia merupakan negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara dengan total hampir US$1,6 miliar, tumbuh sekitar 28% dibanding tahun sebelumnya. Dengan angka ini, Indonesia menyumbang 25% dari total investasi di Asia Tenggara.
Pada tahun 2023, Amerika Serikat juga telah berinvestasi di Indonesia sebesar US$500 juta dalam pembuatan panel surya dan modul surya. Amerika Serikat merupakan negara keenam dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia yang nilai investasinya mencapai total US$9,4 miliar selama periode tahun 2018 hingga triwulan pertama tahun 2023. Dari total realisasi investasi tersebut, terdapat 5.683 proyek yang berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 82.299 orang.
Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo, mengatakan, investasi yang dilakukan oleh AS di Indonesia dapat membuka ruang lebih untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik negara lain untuk turut serta berinvestasi di Indonesia pada sektor EBT. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan hal ini, seperti infrastruktur yang perlu ditingkatkan, regulasi yang mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.
