Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Alexander Yahya Datuk, menilai mulai beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi langkah positif dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Apabila diimplementasikan secara optimal, keberadaan DSI dinilai berpotensi mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing sekaligus memperbesar manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam (SDA) bagi Indonesia.
Alexander menilai pola tata kelola ekspor seperti DSI bukan hal baru dalam praktik global. Sejumlah negara telah menerapkan model serupa untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi ekspor dapat kembali lebih optimal ke negara.
Baca Juga: Danantara Seleksi Ketat SDM untuk Posisi Strategis di PT DSI, Ini Bocoran Donny Oskaria
“Secara preseden ternyata pola seperti ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara dan menurut saya, secara teori seharusnya ada potensi besar kita untuk bisa reduce atau bahkan menghilangkan masalah transfer pricing serta under-invoicing, dan meningkatkan pendapatan negara devisa negara,” ujar Alexander dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Alexander, apabila praktik under-invoicing dan transfer pricing dapat ditekan, potensi peningkatan devisa negara juga akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan menjaga nilai tukar rupiah serta memastikan dana hasil ekspor tersimpan dalam sistem keuangan nasional.
Lebih jauh, Alexander melihat pembentukan DSI juga dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis teknologi dan transparansi. Menurutnya, pengelolaan ekspor ke depan perlu ditopang sistem yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara lebih baik.
Meski demikian, Alexander menekankan pentingnya masa transisi pada tahap awal operasional DSI. Ia menilai periode sekitar tujuh bulan pertama akan menjadi fase krusial untuk membangun sistem, platform, dan infrastruktur pendukung agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif sesuai target.
“Saya sangat berharap ini bisa jalan, challenge-nya sekarang adalah di 6 bulan pertama sebagai periode evaluasi dan persiapan transisi sampai sistemnya sudah terbentuk, platformnya terbentuk. Dalam 7 bulan ke depan harus ada extra effort untuk memastikan platformnya siap, sistemnya siap, infrastruktur untuk bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi pada fase awal sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dalam membangun platform dan sistem operasional yang mampu mendukung transaksi secara efektif dan tepat waktu.
“Tujuh (7) bulan itu bukan waktu yang lama, cukup singkat sebenarnya untuk membangun platform seperti itu sehingga upayakan extra effort, manajemennya harus extra effort, kerja keras, dan bisa deliver sesuai dengan target deadline yang diberikan. Platformnya sudah harus siap dan berfungsi dengan baik dan bertransaksi dengan efektif,” tuntasnya.
