Pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, terus memunculkan berbagai spekulasi.
Banyak pihak yang memperkirakan NasDem bakal keluar dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. NasDem disinyalir bakal merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for strategic and international Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal juga punya pandangan yang, pertemuan Surya Paloh-Prabowo Subianto disebutnya menjadi pintu masuk NasDem untuk berkoalisi.
Baca Juga: Respons Anies Baswedan Soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
“Dalam pemandangan politik kemarin, ya itu suatu tanda bahwa kecil kemungkinan (Nasdem) di luar pemerintahan,”kata Nicky kepada wartawan Senin (25/3/2024).
Jika ditelisik lebih jauh, NasDem memang tak punya sejarah oposisi. NasDem dari dulu selalu lekat dengan stempel ‘partai pemerintah’ historis NasDem ini juga memperkuat dugaan hengkangnya partai ini dari koalisi perubahan.
“Menurut saya Nasdem ini nggak ada sejarahnya menjadi seorang atau menjadi partai di luar pemerintahan, tradisinya nggak ada seperti itu,” ujarnya.
“Nasdem itu tradisinya memang tidak bertradisi di luar pemerintahan, jadi ketika disajikan pemandangan seperti itu kecil kemungkinan juga untuk tetap kekeh di luar (pemerintahan),” tambahnya.
Anies Berjuang Sendiri di MK
Keluarnya NasDem dari koalisi perubahan membuat Anies Baswedan bakal berjuang sendiri Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan sengketa Pemilu yang ia daftarkan lewat kuasa hukum baru-baru ini.
Dengan demikian kekuatan politik untuk Anies Baswedan bakal melorot drastis, penarikan diri NasDem juga bakal berpengaruh besar terhadap usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu yang saat ini sedang diupayakan di DPR.
“Tinggal sekarang bagaimana rencana Pak Anies dalam mengajukan permohonan di MK saja, dukungan politiknya berkurang. Kalau (Nasdem) bergabung beneran ya pasti ditinggalkan itu,” kata Nicky.
Pandangan Nicky juga diaminkan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin. NasDem kata dia sudah hampir dipastikan merapat ke kubu Prabowo-Gibran, keputusan NasDem kemungkinan besar bakal diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan demikian Anies Baswedan benar-benar ditinggal seorang diri.
Baca Juga: Jokowi: Ngurus Beras untuk 270 Juta Penduduk Indonesia Itu Sangat Sulit
“Saya melihatnya Nasdem akan masuk kabinet, PKB nanti kemungkinan besar akan masuk kabinet, PKS bisa masuk bisa tidak tergantung kursi menterinya. Sangat sederhana kita membaca perilaku tindakan memprediksi sikap mereka itu,” ujarnya.
“Oleh karena itu, saya melihat Anies sama Cak Imin ya mereka berjuang sendiri-sendiri. Dan Cak Imin tadi, PKB akan masuk pemerintahan kok ujungnya, endingnya,” tambahnya.
Respons Timnas AMIN
Desas-desus retaknya Koalisi Perubahan dibantah Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Koalisi ini diklaim masih solid, NasDem sebagai pengusung utama Anies-Muhaimin diklaim tidak bakal berpaling.
“Perlu kami sampaikan, Nasdem sampai saat ini tetap setia di Koalisi Perubahan mengawal dan mensupport Tim Hukum AMIN di Sengketa Pilpres di MK,” kata Juru bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan.
Iwan mengatakan, NasDem sebagai pengusung utama Anies-Muhaimin tidak bakal berpaling, dia meyakini partai politik tidak akan tergiur dengan berbagai tawaran jabatan dari kubu pemenang Pilpres. buktinya kata dia NasDem sampai saat ini masih berjuang keras mengungkap berbagai kecurangan Pilpres 2024 dengan mengirimkan 12 pengacara untuk membantu tim hukum Anies-Muhaimin
“(NasDem)mengirimkan lawyer profesional sebanyak 12 orang,” tuturnya.
Baca Juga: PDI Perjuangan Ingatkan Golkar Hati-hati Tampung Jokowi
Iwan melanjutkan, bukti kesetian NasDem tidak hanya terpotret dari kesungguhan mereka mengawal sengketa Pemilu di MK, namun NasDem kata dia serius mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR.
“Nasdem juga siap mendukung Hak Angket apabila di gulirkan oleh PDIP sebagai inisiator, karena keberhasilan Hak Angket harus di setujui oleh Rapat Paripurna sebanyak 50 persen anggota DPR + 1, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem,” beber Iwan.
“Sekali lagi perlu kami sampaikan, Parpol Koalisi 01, Nasdem, PKS dan PKB tetap kompak di Koalisi Perubahan. Dan mengawal proses sengketa Pilpres di MK sampai tuntas dan pengajuan Hak Angket di DPR apabila digulirkan secara resmi,” tandas Iwan.
