Dua Partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, NasDem dan PKS telah menyatakan sikap menerima hasil Pilpres 2024.
Kedua partai ini menerima kekalahan mereka dan mengakui kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diketahui menyapu bersih kemenangan di 26 Provinsi.
Sesaat setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh langsung memberi selamat kepada Prabowo-Gibran, Paloh juga mengaku lapang dada menerima hasil Pemilu kali ini.
“Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan tiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2004. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024,” kata Paloh dilansir Olenka.id Jumat (22/3/2024).
Sikap yang sama juga ditunjukan PKS. Partai itu menerima kekalahan capres/cawapres yang mereka usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan mengakui keunggulan Prabowo-Gibran. Bagi PKS menerima kekalahan dan mengakui keunggulan lawan adalah sikap wajib ditunjukan di negara demokrasi.
"Dalam pemilu itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Maka sebagai orang yang menganut paham demokrasi ya harus menerima kemenangan, harus menerima kekalahan," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.
Pernyataan sikap NasDem dan PKS justru berbanding terbalik dengan sikap Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan capres/cawapres ini justru mengutus tim kuasa hukum mereka untuk menggugat hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan mereka sudah didaftarkan pada Kamis (21/3/2024) pagi.
Perbedaan sikap antara pasangan calon dengan partai pengusung itu memantik perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pihak beranggapan bahwa perbedaan sikap itu adalah tanda-tanda perpisahan partai pengusung dengan Anies Baswedan-Muhaimin. Partai pengusung khususnya NasDem diduga bakal bergabung dengan Gerbong Prabowo-Gibran di pemerintahan yang baru.
Perbedaan sikap ini juga memunculkan berbagai spekulasi terkait nasib hak angket dugaan kecurangan Pemilu yang saat ini mandek di DPR RI. Interpelasi dikhawatirkan gagal di dorong di Parlemen Senayan karena kubu Anies-Muhaimin pecah kongsi.
Terkait nasib hak angket, PKS juga tampak sudah tak bersemangat, padahal di awal-awal interpelasi mulai digaungkan di DPR RI, partai ini justru yang paling semangat menyuarakannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi pihaknya juga bakal mundur jika semangat mendorong hak angket kendor di tengah jalan. Sejauh ini PKS masih mengamati perkembangan usulan hak angket di DPR.
Baca Juga: Desas-desus Jokowi Jadi Ketum, Golkar Tunggu Sikap PDI Perjuangan
Saat ditanya mengenai jumlah anggota fraksi yang sudah menandatangani persetujuan soal hak angket, Aboe hanya menjawab pihaknya akan mengikuti perkembangan ke depannya yang dinilai masih panjang.
"Ya kita lihat saja perkembangan. Kalau (dukungan) layak terkumpul jumlahnya kita lihat maju terus. Kalau enggak ya sudah, enggak usah," kata Habib Aboe.
