Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan sejumlah menterinya untuk menyelamatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang saat ini telah dinyatakan pailit.
Kepala Negara bahkan sampai menerjunkan empat kementerian dalam misi penyelamatan ini, mereka diminta merancang skema penyelamatan Sritex dengan menitikberatkan pada penyelamatan nasib ribuan karyawan yang bakal diterjang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Serba-Serbi Rencana Prabowo Selamatkan Sritex yang Kini Dinyatakan Pailit
Adapun empat kementerian yang ditugaskan adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, setelah mendapat perintah dari kepala negara, pihaknya langsung bergerak, saat ini mereka sedang berkoordinasi dengan pihak Sritex.
Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi. Apalagi, saat ini, dia melanjutkan bahwa status pailit yang dialami oleh Sritex masih terbatas terhadap keputusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sehingga masih terdapat upaya untuk proses kasasi.
Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga sudah meminta komitmen dari jajaran Sritex agar perusahaan tetap harus beroperasi.
“Dari arahan itu mereka mengatakan iya dan mereka bisa melakukan itu. (Secara hukum mereka masih bisa beroperasi) itu bisa (karena masih kasasi),”Yassierli kepada wartawan Rabu (30/10/2024).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha mengaku pihaknya menyambut baik langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Dia mengatakan upaya menyelamatkan nasib ribuan karyawan diperusahaan itu mesti segera dilaksanakan sebelum kondisinya semakin memburuk.
“Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha.
Sritex yang merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, diketahui mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja.
Situasi pailit ini tidak hanya berdampak pada industri tekstil nasional, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan tempat Sritex beroperasi, terutama di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.
Selain fokus pada penyelamatan tenaga kerja, Iman Adinugraha menyoroti pentingnya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dalam sektor tekstil.
Baca Juga: Prabowo Jadikan Maung Sebagai Kendaraan Dinas Menteri, PDIP Merespons
Menurut legislator Partai Demokrat itu, selama ini ketergantungan terhadap impor bahan baku tekstil menjadi salah satu faktor yang memperberat beban industri nasional.
“Jika kita tidak mengurangi ketergantungan impor, industri lokal akan terus tertekan dan sulit bertahan,” tandasnya.
