Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta para penguasa untuk banyak belajar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Dedy, pernyataan AHY keliru, seharusnya ia meminta penguasa sekarang banyak belajar dari Joko Widodo(Jokowi) yang dinilai sudah berbuat banyak untuk bangsa ini selama berkuasa satu dekade. Selain keliru, narasi yang dibangun AHY juga dinilai merugikan dirinya sendiri, berbeda jika redaksi kalimatnya diubah.
Baca Juga: AHY Minta Penguasa Belajar dari SBY
"Kalau saja redaksinya kita geser sedikit jadi begini : "AHY : Kita Patut Belajar dari Pemerintahan Jokowi" hasilnya akan jauh lebih bagus buat AHY," kata Dedy dalam sebuah cuitan di akun X miliknya dilansir Olenka.id Senin (7/9/2026).
Dedy mengatakan, andaikata AHY mengubah redaksi kalimatnya dengan meminta penguasa belajar dari Jokowi, maka ia berpotensi menjadi perbincangan publik yang bisa mendongkrak elektoralnya. Bahkan narasi-narasi soal duetnya dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029 juga diprediksi bakal ramai bermunculan.
"Misalkan. AHY sudah jadi termul bersemangat Atau AHY berpotensi berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di masa depan," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta penguasa untuk banyak belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama memerintah Indonesia 10 tahun.
Selama satu dekade memimpin Indonesia SBY kata dia berhasil dalam berbagai aspek termasuk kesuksesan menjaga kondusifitas ketika pengalihan kekuasaan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," kata AHY.
AHY kemudian menyinggung penyelenggara Pemilu yang masih diklaimnya selalu bekerja adil, jujur dan transparan di era SBY. Dia mengatakan pemilu tak boleh hanya sebagai formalitas saja, namun hajatan itu harus berlangsung demokratis.
"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.
Ia menilai pemerintahan memang harus kuat dan efektif agar mampu menjalankan programnya. Namun, kekuatan tersebut tidak boleh membuat pemerintah tertutup terhadap kritik ataupun menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis.
Baca Juga: Pak Prabowo Mohon Hati-hati! Jokowi Sedang Operasi Pemenggalan Kepala tanpa Kudeta
"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelasnya.
