Menyingkap Kisruh Minta Jatah Proyek Chandra Asri

Awal Mula Kasus Minta Jatah Proyek

Kasus permintaan jatah yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Kadin Cilegon bersama sejumlah ormas kepada perusahaan kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co., yang terlibat dalam proyek pembangunan pabrik CAA ini bermula dari sebuah video viral yang diunggah oleh akun TikTok Fakta Banten.

Video tersebut dimulai dengan seorang penerjemah yang mengatakan bahwa Kadin Cilegon dan ormas yang menemui perwakilan Chengda Engineering Co. untuk meminta dilibatkan dalam proyek pembangunan Chandra Asri Alkali.

Dikutip dari laman suarabanten.id, dalam pertemuan tersebut, seseorang yang diduga Ketua Kadin Cilegon mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Chengda Engineering Co., namun belum ada kesepakatan yang terealisasi.

"Sesua dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, karena semenjak pertemuan beberapa kali sampai saat ini apa yang dijanjikan Chengda itu belum pernah ada yang terealisasi," kata pria dalam video tersebut.

"Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini, mungkin saya hanya membuka saja, nanti selebihnya dari Waka Kadin, HNSI, HIPPPI, GAPENSI, HIPMI, dan lain-lain mungkin," lanjutnya.

Kemudian video berlanjut dengan cuplikan saat dialog mulai memanas. Oknum Kadin Cilegon lainnya meminta untuk diberikan porsi dalam proyek pembangunan Chandra Asri Alkali.

"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. Rp5 triliun untuk Kadin (atau) Rp3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang," ujarnya sambil menggebrak meja.

Sontak, unggahan yang memperlihatkan oknum Kadin Cilegon dan ormas meminta jatah pembangunan proyek CAA tersebut pun banyak mendapat kritik dari publik di media sosial.

Respons Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun menanggapi serius video viral yang menampilkan dugaan permintaan jatah proyek oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kadin Cilegon terhadap investor pembangunan pabrik kimia CA-EDC milik Chandra Asri Group.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan langsung membentuk tim verifikasi. Kadin Pusat, bersama Pemerintah Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan pada hari ini, Rabu (14/5/2025).

"Kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota sehingga kita akan bekerja sama dengan provinsi," tutur Anindya, saat ditemui di Tempo Scan Tower, kemarin.

Dikatakan pria yang kerap disapa Anin itu, Kadin pun akan tetap berkomitmen pada tujuan utamanya, yakni mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi nasional.

"Tentu, kami juga menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan represif," imbuhnya.

Terkait kemungkinan sanksi terhadap pihak yang terlibat, Anindya belum memberikan kepastian. Namun, ia menekankan perlunya respon cepat terhadap situasi ini.