Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang sehat. Keyakinan itu didasarkan pada capaian surplus keseimbangan primer yang kembali dibukukan pemerintah hingga Mei 2026.
Menurut Purbaya, keseimbangan primer Indonesia tercatat surplus Rp58,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
"Di Mei 2026, kita mengalami lagi keseimbangan primer, sudah mencapai Rp58,6 triliun. Kalau keseimbangan primer positif artinya anggarannya berkesinambungan, artinya kita punya cukup uang untuk membayar utang," kata Purbaya dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dikutip Olenka pada Selasa (23/06/2026).
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Kapok Ngutang ke IMF: Bukan Obat, Mereka Beri Racun!
Ia menjelaskan, indikator keseimbangan primer menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika indikator tersebut berada di zona positif, pemerintah tidak perlu mengandalkan utang baru untuk membayar kewajiban utang yang sudah ada.
"Jadi kalau positif, artinya kita masih enggak harus bayar utang pakai utang, bunga utang pakai utang, jadi cukup. Itu dipakai acuan untuk melihat kondisi APBN-nya berkesinambungan atau tidak. Jadi kita sekarang amat sehat," ujarnya.
Di tengah upaya menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah juga terus memperluas sumber pembiayaan melalui diversifikasi instrumen pendanaan di pasar global. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Panda Bond di pasar keuangan China.
Baca Juga: Bank Indonesia Umumkan Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp7.775 Triliun, Apa Sebabnya?
"Ya kita terbitkan. Saya akan ke China untuk promosi Panda Bond. Jadi diversifikasi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Edisi Juni.
Tak hanya menyasar investor di China, pemerintah juga berencana menggelar pertemuan dengan investor Eropa di Inggris guna memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.
"Untuk meyakinkan investor bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa arah ekonomi ke depan baik, yield kita relatif stabil," katanya.
Meski optimistis terhadap kondisi fiskal saat ini, pemerintah tetap menghadapi tantangan berupa besarnya utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data terbaru, utang jatuh tempo pada 2027 mencapai Rp821,60 triliun, meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp802,61 triliun.
Sementara itu, utang yang harus dibayar pada 2028 tercatat Rp794,42 triliun, naik dari estimasi sebelumnya Rp719,81 triliun. Setelah periode tersebut, nilai utang jatuh tempo mulai menurun menjadi Rp749,71 triliun pada 2029 dan Rp636,05 triliun pada 2030.
Adapun kewajiban utang pemerintah terus menurun pada tahun-tahun berikutnya, yakni Rp526,37 triliun pada 2031, Rp443,13 triliun pada 2032, dan Rp419,09 triliun pada 2033. Nilainya sempat naik menjadi Rp520,72 triliun pada 2034 sebelum kembali turun menjadi Rp369,94 triliun pada 2035 dan Rp220,84 triliun pada 2036.
Profil utang jatuh tempo tersebut juga telah memasukkan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan dalam skema Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan Covid-19. Total kewajiban SBN SKB Covid-19 yang jatuh tempo hingga 2030 mencapai Rp836,56 triliun.
Dengan kondisi keseimbangan primer yang kembali surplus dan strategi diversifikasi pembiayaan yang terus diperluas, pemerintah meyakini kemampuan Indonesia untuk memenuhi kewajiban utangnya tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
