Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi Pemerintahan Prabowo Subianto yang menolak bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) ketika Indonesia sedang dilanda gejolak ekonomi akhir-akhir ini.
Menurut Fadli penolakan yang dilakukan lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu adalah langkah berani pemerintah yang sudah mendeteksi angenda jahat IMF di balik tawaran tersebut.
Baca Juga: Hadiri Pertemuan IMF-Bank Dunia, Gubernur BI Ungkap 3 Langkah Ketahanan Ekonomi Indonesia
“Kita menolak IMF itu hal bagus. IMF itu enggak memberi obat, tetapi justru racun,” kata Fadli kepada wartawan dilansir Kamis (17/6/2026).
Fadli mengatakan, IMF sudah berulang kali mengerecoki ekonomi Indonesia, dia bahkan memberkan peran organisasi itu pada krisis yang melanda Indonesia pada 1998 lalu. Dimana lembaga ini disebutnya turut berperan menghancurkan mata uang Indonesia.
“Dia engak mau melakukan itu (membantu Indonesia) karena maunya rezim change (perubahan rezim, red) sehingga rupiah bukannya dibikn kuat, tetapi malah dihancurkan,” imbuhnya.
Menurut Fadli, cara negara asing mengganggu rupiah bukanlah hal sulit. Sebab, cukup lima fund manager berpengaruh bergerak saja bisa membuat nilai tukar rupiah anjlok.
Fadli mengaku pernah mengonfirmasi dugaan keterlibatan spekulan mata uang George Soros dalam menggerus nilai tukar rupiah pada 1997-1998. Sekitar 2002 saat masih kuliah di London, Fadli bertanya langsung soal dugaan itu kepada Soros.
“Dan dia mengakuinya,” ucap Fadli.
Menurut Fadli, Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sedang berusaha keras meluruskan sistem perekonomian Indonesia yang diasbutnya sudah menyimpang sejak puluhan tahun lalu.
“Mazhab ekonomi Pak Prabowo ialah ekonomi kerakyatan, sementara praktik ekonomi kita sudah liberal, puluhan tahun menyimpang dari konstitusi sejak reformasi,” ujarnya.
Fadli mengatakan, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan krusial untuk mengembalikan sistem perekonomian Indonesia ke jalan yang benar sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.
Salah satunya adalah kebijakan hilirisasi hingga kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam atau SDA. Namun upaya pemerintah kata dia selalu diganggu pihak tertentu yang selama ini mengambil kentungan lewat praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan, transfer pricing, hingga under-invoicing.
Baca Juga: Reset MBG: Sistem Insentif SPPG Dirombak Total
“Pak Prabowo pengin kita menentukan harganya. Selama ini malah hasilnya dinikmati negara ketiga yang tidak punya SDA," kata Fadli.
“Pak Prabowo pengin menghentikan praktik-praktik yang membuat negara kita yang begitu kaya, tetapi enggak bisa menikmati kekayaannya,” pungkasnya.
