Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendadak membetot perhatian publik Tanah Air, pasalnya partai politik besutan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep itu tiba-tiba saja moncer di aplikasi penghitungan suara secara virtual milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sirekap.
Dalam waktu yang relatif singkat perolehan suara nyaris sampai diambang batas parlemen dengan persentase suara mencapai 3,13 persen, padahal sebelumnya PSI terseok-seok di papan bawah dan diprediksi gagal melenggang ke Senayan.
Meledaknya suara PSI dalam waktu yang singkat ini jelas membuat banyak pihak menyeritkan dahinya, itu adalah fenomena yang sukar dinalar.
Berangkat dari ketidakpercayaan itu, tudingan kecurangan mulai berdatangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol yang ikut mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Libatkan Menteri dalam Operasi Senyap
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) naiknya perolehan suara PSI yang terjadi secara tiba-tiba diduga kuat karena aksi penggelembungan suara. Dia bahkan mengklaim aksi main culas itu melibatkan aparat negara.
Rommy mengatakan, desas desus aksi curang demi mengantarkan PSI ke parlemen senayan memang sudah santer di kalangan elite politik sebelum Pemilu, tak main-main target operasi itu adalah perolehan suara 50 ribu per kabupaten/kota di pulau Jawa dan 20 ribu di setiap kabupaten/kota di luar Jawa.
Rommy mengaku, operasi senyap kali ini melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipimpin seorang menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," beber Rommy dilansir Olenka.id Senin (4/3/2024)
Tak hanya itu, modus lain untuk memenangkan PSI lanjut Rommy adalah dengan memindahkan suara partai lain ke PSI. Dimana suara yang dipindah adalah adalah perolehan yang paling kecil.
Rommy melanjutkan, penggelembungan suara PSI benar-benar dilakukan secara masif. Kecurangan kata dia tak hanya terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun hal ini dimulai dari di pleno tingkat kecamatan.
"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu,” ujarnya.
Jadi Agenda Angket
Rommy mengatakan dugaan penggelembungan suara PSI bakal bakal dimasukan dalam materi hak angket dugaan kecurangan Pemilu yang akan digulirkan di DPR dalam waktu dekat ini.
"Ini (dugaan penggelembungan suara) menjadi materi hak angket," kata Rommy.
Baca Juga: Menakar Peluang Anies Baswedan di Pilgub DKI Setelah Pilpres 2024
Baca Juga: Jokowi Sebut Stok Beras Tak Ada Masalah, Apalagi Harganya yang Mulai Turun
Apabila dugaan penggelembungan suara itu sudah resmi menjadi salah satu materi angket maka semua penyelenggara pemilu diminta untuk dipanggil dan memberikan keterangannya di DPR. Adapun para penyelenggara Pemilu yang bakal dipanggil kata Rommy terdiri dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu.
"Tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil," tegasnya.
