Aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bikin Partai Gerindra marah besar. Sabotase nekat itu disinyalir dibekingi oleh orang penting, tak mungkin Listyo Sigit melakukannya atas inisiatif sendiri.
Lewat juru bicaranya, Sugiat Santoso, Partai Gerindra mendesak Polri untuk turut menangkap dalang di balik aksi penyadapan tersebut. Orang-orang penting di balik layar yang memberi perintah penyadapan kepala negara harus ikut diseret dan dimintai pertanggungjawabannya
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata Sugiat kepada wartawan Rabu (4/11/2026).
Gerindra lanjut Sugiat sangat yakin Listyo Sigit bergerak tanpa komando dari pihak lain, sebab aksi penyadapan kepala negara yang tergolong makar itu merupakan satu keputusan yang sangat nekat. Ia juga berharap agar masyarakat tidak terpengaruh pada penggiringan opini yang dilakukan pihak tertentu untuk mengalihkan skandal menggemparkan itu.
"Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol," tegasnya.
Selain mendesak penangkapan aktor intelektual di belakang akis penyadapan tersebut Sugiat meminta Polri segera mendalami motif penyadapan tersebut dan mengungkapnya secara transparan ke publik.
"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan atau kepentingan pihak eksternal tertentu," ucapnya.
Sugiat juga meminta Bareskrim memastikan apakah terdapat keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor tertentu yang memanfaatkan oknum untuk memperoleh informasi sensitif di lingkungan kepresidenan.
"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," imbuhnya.
Antisipasi Serangan Balik
Sementara itu Pengamat Politik Heru Subagia memberi peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai serangan balik kubu Joko Widodo (Jokowi) setelah skandal penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terungkap.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Listyo Sigit merupakan salah satu kaki tangan Jokowi yang sampai sekarang ini masih berada di dalam lingkaran kekuasaan Prabowo. Kebocoran informasi hasil sabotase yang dilakukan Listyo sigit bisa saja menjadi kartu sakti Jokowi untuk menggoyang pemerintahan Prabowo.
"Dengan sisa-sisa jaringan yang terafiliasi dengan Solo yang telah menguasai instrumen informasi strategis selama satu dekade terakhir, Jokowi akan memanfaatkan kebocoran data (leakage) kompromat atau kartu truf politik faksi Kertanegara ke ruang publik sebagai bentuk serangan balik untuk mendelegitimasi stabilitas kabinet," kata Heru kepada wartawan Rabu (4/11/2026).
Heru mengatakan, setelah aksi sabotase ini terbongkar ke publik, geng Solo, sebutan untuk kelompok politik yang berafiliasi Jokowi, tidak mungkin diam saja, mereka bakal berupaya melakukan serang balik, tidak hanya memanfaatkan kebocoran informasi, mereka bisa mengguncang pemerintahan Prabowo lewat instrumen lainnya, salah satunya lewat masalah ekonomi dengan menggerakan kaum oligarki yang selama ini di bawah kendali Jokowi.
"Kekuatan oligarki ini berpotensi melakukan resistensi ekonomi, yang dapat memengaruhi stabilitas pasar atau investasi domestik sebagai sinyal tekanan bagi pemerintahan Prabowo," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Prabowo kata Heru mesti menyiapkan sejumlah strategi yang mumpuni, salah satu hal yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah sterilisasi Kabinet Merah Putih, orang-orang yang terafiliasi ke geng Solo harus sesegera mungkin disingkirkan agar mereka tak lagi menggerogoti pemerintahan dari dalam.
Sterilisasi kabinet, kata Heru tidak hanya menyasar para menteri atau pejabat lainnya, namun Prabowo lanjut Heru juga mesti memperhitungkan posisi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang sekarang menjabat wakil presiden. Menurut Heru, Gibran harus segera dimakzulkan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA/SLTA
"Prabowo tak ada toleransi terhadap Gibran dan prediksi jika justru Prabowo akan memberikan aba-aba percepatan Pemakzulan Gibran atau merestui dorongan publik agar Gibran tinggalkan kursi Wakil Presiden secara sukarela," ujarnya.
"Publik kini tinggal menjadi saksi, seberapa jauh siklus pembalasan ini akan bergulir, dan seberapa bersih Prabowo dapat mensterilkan jalannya pemerintahan dari bayang-bayang masa lalu," tambahnya memungkasi.
