Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai jika aksi pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun ke lima bank Himbar akan mendongkrak penerimaan pajak hingga Rp100 triliun.
Adapun pernyataan tersebut ia katakan saat berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Baca Juga: Bos-Bos Bank BUMN Disemprot Menkeu Purbaya
Baca Juga: Menteri Purbaya: Para Direktur Bank Pasti Lagi Pusing, Uang Rp200 T Mau Disalurkan Kemana
Baca Juga: Pesan Direktur Muda BUMN tentang Transformasi Perusahaan
Dari dana tersebut, ia berharap dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi kredit yang lebih luas.
"Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap penaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar kalau enggak salah saya itu Rp100 triliun lebih," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan jika aliran dana besar tersebut akan menambah likuiditas bank untuk mendorong bank menurunkan suku bunga kredit.
Menurutnya, dari penurunan bunga pinjaman tersebut, dunia usaha akan lebih aktif mengajukan pembiayaan, dan berdampak pada kegiatan ekonomi.
"Jadi saya taruh bibit uang di bank, dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat," urainya.
Bos-Bos Himbara Disemprot
Sebelumnya, ia juga meminta dirut-dirut bank BUMN untuk tidak terlalu nyaman menikmati keuntungan dari penempatan dana di instrumen aman. Menurutnya, dana tersebut harus segera disalurkan ke sektor-sektor produktif.
"Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini malas karena bisa menaruh di tempat yang aman, enggak ngapain-ngapain. Dapat spread cukup, untungnya gede," cetusnya, uusai rapat dengan OJK, di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan tidak ada panduan khusus yang diberikan untuk penyaluran dana tersebut. Namun, pihaknya meminta para bankir dapat berpikir dan mengambil inisiatif sendiri secara market-based, dengan imbal hasil terbaik dan risiko terukur.
"Sekarang, dengan uang (Rp200 triliun) itu mereka berpikir. Harusnya market-based ya. Mereka akan mencari proyek-proyek yang akan memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dahulu," ujarnya lagi.
Sambungnya, "Harusnya dengan inject dana (Rp200 triliun) seperti itu, perekonomian akan berjalan," katanya.
"Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka tidak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito). Jadi, ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy," tukasnya.
Berikut lima bank yang menerima penempatan dana pemerintah:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) – Rp55 triliun
- Bank Negara Indonesia (BNI) – Rp55 triliun
- Bank Mandiri – Rp55 triliun
- Bank Tabungan Negara (BTN) – Rp25 triliun
- Bank Syariah Indonesia (BSI) – Rp10 triliun
